Dugaan Korupsi Dana Desa dan ADD, Penyidik Polres Menunggu Hasil Audit BPKP

0
141

Liputankutim.com, SANGATTA -Penyidik Polres Kutim masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksaan keuangan dan pembangunan (BPKP)untuk melanjutkan kasus dugaan korupsi alokasi dana desa (ADD) Juq Ayak Kecamatan Telen dan Desa Beno Harapan Kecamatan Batu Ampar

Kapolres Kutai Timur AKBP Teddy Ristiawan melalui Kasat Reskrim Polres Kutim AKP Yuliansyah didampingi Kanit Tipikor Ipda Arifal Utama diruang kerjanya, Selasa,12/03/2019 menyebutkan hasil audit BPKP yang akan menentukan keberlanjutakn kasus ini.

“Kalau ada kerugian negara, berdasarkan audit BPKP itu, maka kasus bisa berlanjut. Sebab berdasarkan hasil audit ini, nanti akan dilakukan ekpose, untuk menentukan tersangka, siap yang bertanggungjawab dengan kerugian negara itu,” katanya.

Kanit Tipikor Ipda Arifal Utama menambahkan, bahwa belum adanya hasil audit BPKP, meskipun telah menaikkan kasus ini ke penyidikan namun belum ada tersangka.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam dua kasus ini, penyidik telah mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP), sejak tahun lalu.

Kedua kasus itu adalah terkait Desa Juk Ayak di Kecamatan Telen, dan Desa Beno Harapan di Kecamatan Batu Ampar.

Kedua kasus tersebut, kata AKP Yuliansyah dengan penyalahgunaan ADD dan DD. Untuk desa Juk Ayak, diduga oknum di Desa itu menyalahgunakan DD senilai Rp289 juta. Uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun saat diberikan kesempatan oleh Itwil untuk mengembalikan dananya, ternyata tidak dikembalikan.

“Ini temuan Itwilkab Kutim. Itwil menemukan kerugian sekitar Rp289 juta. Kerugian ini merupakan anggaran DD tahun 2017, namun saat diberikan kesempatan untuk mengembalikan, tidak dikembalikan. Karena itu, Itwil menyerahkan kasus ini ke Penyidik untuk dilakukan tindakan hukum,” katanya.

Sementara untuk kasus Beno Harapan, penyidik mengatakan berdasarkan hasil audit dilakukan Itwil, diketahui ada kerugian sekitar Rp600 juta. Kerugian itu akibat oknum di desa Beno Harapan yang menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Dana yang disalahgunakan ADD dan DD tahun 2016. karena tidak kembalikan dananya yang telah digunakan, maka Itwil menyerahkan hasil auditnya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum. (liku1/*)