Bupati Minta Forum RT Evaluasi Penyaluran Sembako Dampak Korona

0
23
Hal itu dikatakan Bupati Ismunandar didampingi Wabup Kasmidi Bulang saat menggelar rapat evaluasi di Posko Utama Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 di Kantor BPBD Kutim, di Jalan Soekarno-Hatta, Sabtu (19/4/2020).(FOTO:Adi Sagaria)


SANGATTA (LIPUTANKUTIM) – Progres penyaluran bantuan sembako bagi masyarakat terdampak COVID-19 terus mendapat perhatian Bupati Kutim H Ismunandar. Dirinya pun meminta Forum RT agar melakukan evaluasi agar pendistribusian bantuan tak salah sasaran

Hal itu dikatakan Bupati Ismunandar saat menggelar rapat evaluasi di Posko Utama Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 di Kantor BPBD Kutim, di Jalan Soekarno-Hatta, Sabtu (19/4/2020).

Selain Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 Kutim, rapat juga melibatkan Forum RT Se-Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Ismu memimpin rapat didampingi Wakil Bupati H Kasmidi Bulang dan Sekretaris Kabupaten H Irawansyah.

Hadir pula Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD). Kadis Sosial Jamiatulkhair Daik, Kepala BPBD Kutim Syafruddin, Danramil 0909-01/Sangatta Kapten Inf Arif Safardiyatno, Kapolsek Sangatta AKP Slamet Riyadi, Camat Sangatta Utara M Basuni, Camat Sangatta Selatan Hasdiah serta lainnya.

Bupati H Ismunandar mengatakan, Pemkab Kutim bisa dikatakan sebagai pelopor terkait program bantuan sembako khususnya kepada warga terdampak COVID-19. Kemudian menjadi gebrakan positif yang dilaksanakan lebih awal dibanding daerah lainnya, khususya di Kaltim. Bahkan soal realokasi APBD untuk penanggulangan COVID-19, Kutim juga mendahului instruksi Pemerintah Pusat.

Selanjutnya terkait penyaluran sembako ini, Pemkab telah mengerahkan petugas untuk menempelkan stiker dirumah warga yang memang berhak menerima bantuan. Tujuannya adalah untuk mempermudah petugas di lapangan dalam mendistribusikan bantuan langsung di rumah yang dituju.

“Bantuan sembako bukan (menggunakan) uang Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris Kabupaten. Jangan sampai ada (Ketua) RT yang mempengaruhi warga terdampak COVID-19 agar tidak menerima bantuan,” tegasnya.(ADV/liku1/*)