Catatan Fraksi Golkar DPRD Kutai Timur, Tahun Terakhir RPJMD 2016-2021

0
79
Arang Jau Anggota DPRD Kutim Fraksi Golkar (FOTO: Adi Sagaria)

 

 

 

Sangatta, Liputankutim.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Kutai Timur memberikan catatan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk daerah jangka periode lima tahun.

RPJMD lima tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJMD daerah.

 

Dalam catatan Fraksi Partai Golkar, tahun 2021 merupakan tahun terakhir RPJMD Tahun 2016-2021 dibawah pemerintahan pasangan Ismunandar- Kasmidi Bulang.

 

Meski tidak menyebut secara langsung nama Ismunandar mantan bupati Kutim dan wakil bupati Kasmidi Bulang( saat ini diangkat menjadi pelaksana tugas ( Plt Bupati), namun menurut Fraksi Golkar RPJMD 2016-2021 telah banyak pencapaian program-program yang telah diraih selama empat tahun.

 

Catatan fraksi Golkar terhadap  tahun terakhir RPJMD Periode 2016-2021 yang dibacakan dalam rapat paripurna Ke 42 dan 43 dengan agenda Penandatanganan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2021 dan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD mengenai RAPBD Tahun Anggaran 2021, di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kutai Timur, Bukit Pelangi Sangatta, Jumat, 24/11/2020

Arang Jau anggota DPRD Kutim Fraksi Golkar, membacakan tanggapan fraksi tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Penandatanganan Propemperda 2021 si Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kutim, Jumat 24/11/2020 (FOTO :Adi Sagaria)

 

Fraksi Partai Golkar yang menyampaikan pemandangan akhir dibacakan Arang Njau anggota DPRD Kutim Dapil III asal Kecamatan Muara Wahau ini, mengatakan, pencapaian program-program yang telah diraih selama empat tahun cukup baik.

 

“Keberhasilan pembangunan dicapai dalam kurun waktu empat tahun, terutama bidang infrastruktur dasar, pembangunan sumber daya manusia dengan berbagai indikator pencapaiannya”kata Arang Jauh anggota DPRD asal Muara Wahau

 

Selain itu, hadir juga Penjabat Sementara Bupati ( Pjs) Kutim DR.Drs. H. Jauhar Efenfi, M.Si, Sekretaris Daerah Drs H. Irawansyah,M.Si, Asisten Ekonomi dan Pembangunan H.Suroto, M.Si, Asisten Administrasi  Ir.Hj. Yulianti, Kepala Inspektorat Daerah Jasrin, SE dan sejumlah pejabat termasuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ( FKPD).

 

Fraksi Golkar DPRD Kutai Timur juga memberikan apresiasi terhadap Banggar dan TAPD, karena pembahasan APBD Kutai Timur Tahun Anggaran 2021 telah selesai dibahas sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan

Fraksi Partai Golkar, kata Arang Jau memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Badan Anggaran ( Banggar) DPRD Kutai Timur, karena membahas anggaran dengan tepat waktu”.

Hal ini menunjukkan sinergitas dan Kerjasama yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing lembaga dalam menjalankan tata kelola pemerintahan sesuai konstitusi.

Arang Jau anggota DPRD Kutim Fraksi Golkar menyerahkan berkas usai dibacakan kepada Joni,S.Sos Ketua DPRD didampingi Wakil Ketua I Asty Mazar,SE,M.Si dan wakil ketua II Arpan SE,M.Si (FOTO :Adi Sagaria)

Pembahasan APBD 2021 dilaksanakan dengan mempedomani PP nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa PPAS merupakan prioritas dan batas maksimal anggaran sebagai acuan menyusun RKPD 2021.

 

Pokok-pokok struktur APBD Tahun 2021 hasil pembahasan anggaran adalah pendapatan diproyeksikan sebesar Rp2, 963 triliun dan belanja sebesar Rp2,963 triliun.

.

Fraksi Golkar meminta Pemkab agar pembangunan  yang belum tercapai harus mendapat prioritas dalam RKPD 2021 dan alokasi anggaran tahun 2021 khususnya pembangunan pembangunan tahun jamak ( multiyear) kontrak harus dievaluasi secara cermat dengan mendasari azas manfaat untuk kepentingan masyarakat luas.

Fraksi Golkar memberikan dukungan kepada Pemkab Kutim untuk memberikan prioritas penyelesaian multi years kontrak Tahun Anggaran 2021

Pada proyeksi APBD 2021 Fraksi Golkar  meminta Pemkab Kutim agar mengupayakan alokasi anggaran wajib pada bidang Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur dasar yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan perundang -undangan dan juga tetap memperhatikana anggaran prioritas.

 

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Joni, S.Sos dengan didampingi Wakil Ketua I Azty Mazar, SE,M.Si Wakil Ketua II Arpan, SE,M.Si dan 27 anggota DPRD dari 39 anggota DPRD Kutai Timur Periode 2019-2024

Rapat dihadiri 27 anggota Dewan terdiri dari 20 hadir langsung dan 7 mengikuti menggunakan Zoom dan ada juga masih didaerah pemilihan ( dapil) untuk perjalanan dinas(liku1/liku2/*)