Bupati Ismunandar Akan Terbitkan Perbup Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Wehea

0
95
Bupati Ismunandar (tengah) berfoto bersama kepala desa, kepala adat dan BPD dan masyarakat dari enam desa di Kecamatan Muara Wahau dirumah jabatan bupati (Rujab) sabtu,07/03/2020. (*)

 

SANGATTA ( LIPUTANKUTIM) – Sekitar 50an orang masyarakat adat suku dayak wehea dari enam desa di kecamatan Muara Wahau Kutai Timur berkunjung bersilaturrahmi ke rumah jabatan bupati Ismunandar ( rujab) di bukit pelangi sangatta, Sabtu, 07/03/2020

Kedatangan rombongan masyarakat adat suku dayak wehea terdiri dari kepala adat,kepala desa dan BPD dan tokoh masyarakat, yakni meminta bupati untuk merealiasikan Perda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Wehea yang sudah lama diperjuangkan.

“Tujuan kami kesini mendorong bupati dan DPRD untuk mempercepat pembahasan Peraturan daerah (Perda) Tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Wehea”kata Kepala Adat Desa Nehes Liah Bing, Ladjie Taq didampingi tokoh lembaga adat wehea Siang Geah yang juga anggota DPRD Kutim Fraksi PDI Perjuangan.

Menurut Ladjie Taq kedatangan kami bertemu bupati agar mendorong DPRD segera mempercepat pembahasan Perda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Wehea oleh DPRD Kutim.

Karena jika Perda ini sudah selesai dan disahkan menjadi produk hukum, maka kami segera membuat surat ke Bupati supaya membuat surat pengakuan kepada kami sebagai suku dayak wehea

“Karena selama ini sudah menjaga hutan dan terkenal hingga dikenal diseluruh dunia. Namun justru masyarakat kami suku wehea belum diakui negara sebagai bagian dari suku di Indonesia”kata Ladjie Taq yang pernah meraih penghargaan Kalpataru dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyoyo tahun 2014.

Mendengar pernyataan Kepala Adat Ladjie Taq, bupati Ismunandar balik bertanya, apakah memang belum ada SK Bupati terkait  Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Wehea?, belum jawab para para tokoh adat dan kades serentak.

Jadi sambil berjalan karena sudah ada kepastian hukum, saya upayakan terbitkan SK bupati dulu. Karena SK bupati akan saya konsultasikan dulu dengan bagian Hukum Setkab.

“Tapi saya upayakan SK Bupati tanggal 15 April akan keluar. Ini sambil menunggu Perda Selesai, karena Perda kan panjang pembahasaannya. Tapi SK ini kaitannya dengan hutan adat”tegas bupati Ismunandar disambut tepuk tangan seluruh yang hadir.

Hadir dalam pertemuan dengan bupati antara lain, Kepala adat desa Nehes Liah Bing, Ladjie Taq bersama Kades Kristian Hasmadi dan BPD Aloysius Kelea Dea. Kades Bea Nehas Stefani Long bersama kepala adat Be Noq dan BPD L.Jie Bong.

Kemudian Kepala Desa Diaq Lay, Yunta Herlambang bersama kepala adat Hat Dea Heling dan BPD Jumri B. Kemudian Kepala Desa Dea Beq yakni Yohanis Luy bersama kepala adatnya Cornelius Cel Wat dan BPD Adirus. Kemudian Kepala Desa Long Wehea yakni Kardiman bersama kepala adatnya Luy Gat serta BPD Agustinus (ADV/PR2)