DPR: Pemerintah Harus Selektif Jalankan Kebijakan Fiskal

0
74

Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah meminta pemerintah selektif dan kalkulatif dalam menjalankan kebijakan fiskal, termasuk insentif perpajakan. Dengan amunisi terbatas, kebijakan fiskal harus benar-benar memiliki dampak bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Rencana insentif pajak terhadap ritel dan pariwisata untuk menggaet wisatawan mancanegara belum tepat. Industri ritel bahkan sebelum pandemi Covid-19 telah mengalami kontraksi karena pergeseran perilaku masyarakat yang memilih memanfaatkan e-commerce,” kata Said dalam rilisnya, Senin (10/5/2021).

Ia juga menambahkan, pada sektor pariwisata, sepanjang pandemi saat ini yang masih berlangsung, wisatawan mancanegara (wisman) lebih memilih untuk menunda bepergian.

Oleh karena itu, menurutnya, berbagai iming-iming potongan harga tidak akan mengundang minat wisatawan. Terbukti dalam dalam laporan BPS triwulan I-2021, jumlah wisman ke Indonesia turun 16,33 persen.

“Karena itu, untuk menjaga kelangsungan pertumbuhan ekonomi pada triwulan berikutnya, pemerintah harus fokus memberi insentif terhadap sektor-sektor yang secara kalkulatif mendongkrak pertumbuhan sekaligus menyerap lapangan kerja,” katanya.

Said Abdullah mencontohkan, sektor pertanian, perikanan, migas, serta industri makanan dan minuman seharusnya mendapatkan berbagai dukungan kebijakan fiskal berkelanjutan.

Sektor-sektor tersebut katanya, selain menopang tenaga kerja besar, juga terbukti mampu tumbuh dengan tertatih dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ia menambahkan, untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah juga harus memperluas basis ekspor, termasuk negara tujuan ekspor, sehingga tidak hanya terkonsentrasi di wilayah Asia Timur dan Tenggara.Menurutnya, momentum pertumbuhan Amerika Serikat dan sebagian negara di Eropa harusnya dimanfaatkan sebagai alternatif kawasan tujuan ekspor, termasuk Timur Tengah.

“Ironisnya, selama dua dekade terakhir, kualitas komoditas ekspor Indonesia masih belum mengalami perbaikan. Pada triwulan I-2021 pertumbuhan ekspor dan jasa mencapai 6,74 persen, sedangkan kontribusi ekspor terhadap PDB hanya mencapai 19,18 persen,” kata Said Abdullah.

Pada bagian lain, ia juga mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi efektivitas intervensi berbagai program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli rumah tangga miskin.

Menurutnya, masih terkontraksinya tingkat konsumsi rumah tangga harus dipetakan lebih dengan berbagai instrumen guna mendorong tumbuhnya tingkat konsumsi rumah tangga, selain kebutuhan dasarnya. Apalagi, ekonomi Indonesia masih sangat tergantung pada konsumsi.

“Padahal, instrumen penting dari pemulihan ekonomi adalah meningkatnya konsumi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan fiskal hendaknya tetap difokuskan untuk membantu rumah tangga berpenghasilan rendah daripada insentif ke dunia usaha,” kata Said yang juga anggota Komisi XI DPR RI itu.

Ia juga mengharapkan konsistensi kebiijakan pusat dan daerah untuk menjaga anggaran tetap efektif masih perlu ditingkatkan.

Dikemukakan, sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun angggaran 2020 yang menjulang hingga Rp234,7 triliun atau empat kali lipat lebih tinggi dari SiLPA APBN 2019 sebesar Rp53,4 triliun menunjukkan kapasitas anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) belum dimanfaatkan secara maksimal.

Bahkan total saldo pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau dana Idle terpantau di perbankan daerah sampai dengan akhir Maret 2021 mencapai hingga Rp182 triliun.

Namun demikian, menurutnya, meskipun berlangsung cukup lambat dan masih dalam area resesi, namun arah pertumbuhan ekonomi nasional menuju arah yang menggembirakan. Untuk itu,  momentum ini harus terus dijaga, sehingga pertumbuhan ekonomi akumulatif hingga tahun 2021 setidaknya minimal bisa mencapai empat persen.

Apalagi, tahun 2021 ini menjadi sangat krusial karena pemerintah akan menyusun APBN Tahun 2022 yang merupakan transisi menuju APBN yang normal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“APBN 2022 akan menjadi jembatan untuk mengembalikan defisit pada angka di bawah tiga persen pada APBN 2023. Ruang fiskal akan semakin terbatas lantaran pemerintah tidak bisa lagi memperbesar pembiayaan hingga melebihi tiga persen,” katanya.

Ia mengakui, kondisi perekonomian saat ini masih berada pada kondisi ketidakpastian, salah satu penyebabnya, pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia.

“Belajar dari India,  gelombang kedua penyebaran Covid-19 yang jauh lebih dahsyat, menyebabkan kondisi India sangat terpuruk. Saya berharap Satgas Covid-19 lebih well-organized, dan disiplin, serta Kemenkes lebih progresif dalam mengejar lebih banyak target vaksinasi terutama terhadap kelompok prioritas,” kata Said Abdullah. (yss)