DPR: Perlu Kerja Keras Entaskan Permasalahan Kemiskinan di Indonesia

0
154

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menegaskan, perlu kerja keras dan fokus dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan di Indonesia yang sifatnya multi-dimensi. Terlebih, pandemi Covid-19 yang telah melanda lebih dari setahun, membuat sendi-sendi kehidupan masyarakat kian terpuruk.

Hal tersebut dikemukakannya saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Bupati Banyumas Achmad Husein beserta jajaran di rumah Bupati Banyumas, Sabtu (10/4/2021). Kunjungan ini dimaksudkan untuk mengawasi pemberdayaan masyarakat miskin dan kelompok rentan di Kabupaten Banyumas.

“Masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Bukan saja karena persoalan kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir di tengah-tengah kita, namun gejalanya semakin meningkat seiring dengan krisis multi dimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia,” ungkapnya.

Meski demikian, politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini meyakini banyak potensi daerah yang bisa digali di tengah krisis akibat pandemi. Ia mencontohkan di Banyumas, selama pandemi Covid-19, sektor peternakan dan pertanian semakin berkembang.

“Ini tentu saja merupakan salah satu potensi, dan Banyumas dapat menjadi kawasan pendukung ketahanan pangan bagi daerah lainnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, meskipun sampai sekarang kemiskinan tetap ada,” terang Diah.

Pada kesempatan tersebut, Komisi VIII DPR RI menyerahkan berbagai bantuan untuk penanganan korban bencana alam di Banyumas berupa 1 unit Mobil Tangki Air dari DPR RI dan Kementerian Sosial. Kemudian Kit rapid test antigen sebanyak 2.000 paket, 20.000 masker kain, 5.000 masker medis dan 5.000 masker medis anak dari DPR RI dan BNPB.

Selanjutnya bantuan asistensi rehabalitasi sosial senilai Rp 15 juta untuk bantuan usaha sablon dan frozen food dari DPR RI dan Kementerian Sosial. Bantuan rehabilitasi Kantor Kementerian Agama Banyumas senilai Rp 2,250 miliar, bantuan 100 eksemplar Kitab Suci Alquran, serta 50 pcs kurma.

Kepada Tim Kunjungan Komisi VIII DPR RI, Bupati Banyumas menyampaikan permasalahan bantuan pemerintah non tunai yang tidak memberdayakan masyarakat seperti pemberian daging impor. Padahal, yang dibutuhkan masyarakat adalah daging dari pembelian masyarakat setempat, sehingga mendorong pemberdayaan masyarakat. (skr/yss)