DPRD-Diknas Kutim Putuskan Sekolah Tak Boleh Lakukan Pungutan

0
45
Anggota DPRD DPRD Kutim yang hadir dalam rapat: dari kiri : Masdari Kidang, Jimmy, Davit Rante, Yan, HM.Son Hatta .(FOTO: Ricky Andara/Halmas Setwan)

 

SANGATTA ( LIPUTAN KUTIM ) –  Rapat Dengar Pendapat Umum DPRD Kutai Timur dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur memutuskan Kepala Sekolah dan Sekolah tidak boleh melakukan pungutan kepada siswanya dengan alasan apapun.

Rapat Dengar Pendapat umum atau hearing wakil rakyat yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Arfan dan sejumlah anggota DPRD, juga dihadiri Kadis Pendidikan DR. Roma Malau dan sejumlah Kepala Sekolah serta para pemerhati pendidikan, berlangsung di ruang Banmus Gedung DPRD, Sewlasa, mulai pukul 09.30 Wita

“Setelah hearing maka diputuskan tidak ada pungutan untuk wali muri/murid”kata HM.Son Hatta anggota Komisi A DPRD Kutim yang hadir dalam hearing, saat dikonfirmasi, selasa, 17/03/2020

Menurut HM. Son Hatta, hearing tentang pungutan ini awalnya timbul perbedaan dengan cara mendapatkan PIP atau sumbangan iuran atau pungutan kepada siswa.

Namun pimpinan rapat dalam hal ini Wakil Ketua II Arfan dan anggota DPRD Kutim memutuskan, bahwa tidak ada pungutan apapun untuk wali murid dan murid.

“Kepala sekolah dan Komite sekolah tidak boleh memungut. Kedepannya bila ada keperluan anggaran maka kepala sekolah diharapkan menyampaikan ke Kadisdik Kutim”kata HM Son Hatta anggota DPRD Fraksi PPP.

Dikatakan HM. Son Hatta, dengan putusan tidak boleh ada pungutan sekolah kepada murid dan wali murid ini sangat bagus. Supaya tidak ada kesalah tafsiran.

“DPRD tentu akan mendorong rencana kedepannya anggaran untuk pendidikan kurang bisa di evaluasi dan diperjuangkan penambahan”katanya

Anggota DPRD Komisi C yang hadir dalam hearing hari ini, Ketua Komisi Ramadhani, Masdari Kidang, Hepnie Armansyah, Yan, Davit Rante, Jimmy.(ADV/liku1)