DPRD Kutim Bahas Kode Etik, Tata Cara Berpakaian dan Disiplin Waktu

0
31
Drs.H.Sobirin Bagus,M.AP anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (FOTO :Adi Sagaria)

 

SANGATTA ( LIPUTAN KUTIM ) – DPRD Kabupaten Kutai Timur mulai membahas kode etik internal, terutama berkaitan dengan tata cara dan sikap dewan didalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat.

Anggota DPRD dari Fraksi Kebangkitan Indonesia raya ( KIR) Drs.H. Sobirin Bagus,M.AP, mengatakan rapat membahas kode etik dipimpin Wakil Ketua II Arfan, berlangsung diruang Banmus, Senin, 02/03/2020.

“Kode etik Dewan tidak saja didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota Dewan, tapi juga tata cara dewan bersikap dan bertutur serta tata cara dewan berpaiakan”kata Haji Sobirin Bagus anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Banggsa (PKB).

Menurutnya, tata cara berpakaian juga diatur didalam kode etik dewan, misalnya pakaian PLS wajib digunakan pada acara besar dan resmi.

Pakaian resmi khusus digunakan saat HUT Kabupaten Kutai Timur setiap tahunnya. Juga ada pakaian sipil resmi itu digunakan pada hari-hari kerja biasa. Sedangkan baju batik itu digunakan pada hari kamis dan jumat setiap minggu.

“Tapi saat dibahas pakaian hari jumat diusulkan tidak harus baju batik, namun juga apakai baju olahraga. Dan itu sepertinya disetujui “ujar Sobirin Bagus yang merupakan pengusaha sukses di Kutai Timur.

Kemudian ada juga larangan diantaranya anggota DPRD harus tidak boleh tidak hadir selama enam kali sidang berturut-turut, baik itu hadir pada sidang paripurna maupun sidang-sidang biasa.

“Jika melanggar maka masuk kategori melanggar kode etik dan akan diperingati secara lisan. Jika tidak diindahkan maka akan ada peringatan tertulis.

Kemudian jika anggota Dewan tidak hadir selama tiga bulan berturut-turut maka dikategorikan melanggar kode etik. Dan ketiga adalah waktu sidang yang selalu tidak tepat waktu.(ADV/LIKU1)