DPRD Kutim, Ketua Pansus LKPJ Bupati  TA 2020. Target OPD Pengguna Anggaran Miliaran Rupiah

0
170
Faisal Rahman /DPRD Kutim Ketua Pansus LKPJ Bupati TA 2020 (dok)

Sangatta, Liputankutim.com,- Faisal Rahman anggota DPRD Kutai Timur terpilih menjadi Ketua Panitia Khusus ( SK Pansus) Tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( LKPJ) Bupati Kutim Tahun Anggaran 2020 yang dibentuk DPRD usai rapat paripurna LKPJ yang disampaikan bupati Ardiansyah Sulaiman, di ruang sidang utama Gedung DPRD, di Bukit Pelangi, Sangatta, Jumat, 02/04/2021

Sebagai ketua Pansus, Faisal Rahman yang merupakan Politisi PDI Perjuangan di Lembaga Legislatif punya perang dan tanggung jawab untuk menyelesikan tugas yang diberikan dengan target tertentu

Media Online Liputankutim.com, saat menghubungi Faisal Rahman, sebagai ketua Pansus menyatakan  sesuai dengan agenda Badan Musyawarah (Banmus) bulan April, bahwa Pansus akan dimulai bekerja 7 april dan selesai 20 april.

“Kalau agenda Banmus, mulai pembahasan itu dimulai tanggal 7 April sampai 20 april 2021. Dan rapat paripurna sudah diagendakan tanggal 26 April. Tapi ini  kan berhubung mau bulan puasa 13 april, jadi saya minta minta hari selasa 6 april sudah mulai pembahasannya”kata Faisal Rahman kepada Media Online Liputankutim.com, Minggu, 04/04/2021

Ini, lanjut Faisal agar supaya marathon, lebih cepat itu paling tidak sebelum bulan puasa itu pansus sudah bisa meminta keterangan dari masing-masing OPD dilingkungan Pemkab Kutim.

Ditanya apakah ada OPD tertentu yang akan menjadi bahasan khusus,  Faisal kembali menjelaskan,memang beberapa OPD yang menjadi perhatian Pansus di LKPJ Bupati Tahun 2020, terutama OPD yang menggunakan anggaran Pendidikan, Dana Covid-19 dan OPD yang menggunakan anggaran untuk Solar Cell

LKPJ ini kata Faisal memuat semua pekerjaan pemerintah kabupaten kutai timur dari tahun 2020.  Makanya konsen kita Pansus adalah tenaga Pendidikan, dan ada anggaran Covid-19 dan rasionalisasi anggaran covid-19 sekitar Rp110 miliar itu.

Kita juga akan konsen mau  mengecek dan mendalami  terkait anggaran Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (BPTSP-PMD) yang disampaikan di LKPJ sangat besar untuk solar cell anggarannya mencapai Rp109 miliar.

Terus di bagian Umper juga yang nilanya sebesar Rp200an miliar dan terserap sekitar Rp220 miliar, ini kita akan melihat seberapa konsen itu dilaksanakan ditengah pandemi korona.“Tetapi yang jelas saya belum bisa banyak memberikan keterangan, karena kita belum panggil OPD”katanya

“Semua OPD akan diminta keterangan, kita diskusikan., karena setelah itu Pansus DPRD  akan mengeluarkan rekomendasi untuk perbaikan kedepannya. Anggaran 2020 itu apa poin-poin yang perlu diperbaiki agar tidak terulang di masan depan dan akan disampaikan dalam rekomedasi DPRD”ujarnya (adv/liku1/*)