DPRD Kutim Pertanyakan Perusahaan Sawit Tak Terapkan Edaran Bupati Soal Harga TBS Petani

0
62
Asty Mazar, SE,M.Si Wakil Ketua DPRD Kutim Periode 2019-2024..

 

Liputankutim.com, Sangatta – DPRD Kabupaten Kutai Timur menuding perusahaan perkebunan kelapa sawit di kutai timur tidak mau menerapkan surat edaran bupati tentang harga tandan buah segar (TBS) petani, sesuai yang ditetapkan Dinas Perkebunan provinsi kaltim setiap bulannya.

Hal itu dikatakan Asty Mazar Wakil Ketua DPRD Kutim saat memimpin acara hearing dengan forum petani sawit kutim dengan ketua Asbudi dengan perusahaan di ruang Banmus Gedung DPRD Kutim, Rabu,20/11/2019.

Menurut Asty Mazar wakil ketua DPRD Fraksi Partai Golkar, dirinya tidak mengerti perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kutim sudah tau atau pura-pura tidak tau dengan edaran bupati.

“Sebenarnya saya ga tau perusahaan ini, apakah sudah tau sanskinya jelas, sampai pencabutan ijin usaha, atau pura-pura ga tau ya kita juga ga tau”kata Asty panggilan Asty Mazar

Hal sama juga dikatakan wakil Ketua II DPRD Arpan, yang juga heran dengan sikap perusahaan sawit yang tidak mau melaksanakan edaran bupati yang sudah berlangsung satu tahun.

Pada kesempatan itu Arpan juga meminta agar perusahaan untuk mengatur SPK, karena selama ini teralu banyak untung dan hal itu mengakibatkan petani terlalu dicekek dilapangan.

“Jadi sebaiknya SPK itu diatur agar petani swadaya juga bisa dapat. Harga disbun juga berlaku disemua perusahaan perkebunan sawit”kata Arpan didampingi Ketua Komisi B Faizal Rochman dan dihadiri sejumlah anggota DPRD.

Dalam surat edaran bupati Kutim bernomor 180/34/HK-PPU/XI/2018 tentang Pelaksanaan Harga Tandan Buah Segar, sangat jelas dan tegas mengatakan semua PKS membeli TBS kelapa sawit sesuai harga yang ditetapkan tim penetepan harga TBS Provinsi Kaltim. Apabila tidak mengindahkan surat edaran ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam penjelasannya dikatakan penetapan TBS kelapa sawit sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian tentang pedomanan penetapan harga pembelian TBS Kelapa Sawit produksi perkebunan.

Namun sejak edaran ini dikeluarkan sampai saat ini hanya satu perusahaan yang patuh menjalankan yakni PT KIN sedangkan puluhan perusahaan sawit di kutim tidak mengindahkan.

Dalam hearing dengan DPRD hari ini, hanya 13 perwakilan perusahaan dari 28 perusahaan perkebunan sawit di kutim meskipun seluruh diundang.

Sementara Ketua Forum Petani Sawit Kutai Timur Asbudi mengatakan memberikan waktu satu minggu kepada semua perusahaan perkebunan sawit untuk melaksanakan edaran bupati dengan menerapkan harga TBS sesuai yang ditetapkan dinas perkebunan provinsi kaltim.

“Jika dalam satu minggu tidak dilaksanakan atau perusahaan sawit tutup mata maka kami forum petani sawit akan kembali turun menggelar aksi”kata Asbudi yang didampingi sejumlah pengurus(liku1/*)