DPRD Kutim: TK2D Membebani Daerah, Sebaiknya Diberikan Pesangon

0
65
H.Bahrudin anggota DPRD Kutim dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Foto: dok/ist


Liputankutim.com, SANGATTA –  Anggota DPRD Kutim Fraksi Nurani Amanat Persatuan ( NAP) Haji Bahrudin mengatakan Tenaga Kerja Kontrak Daerah ( TK2D) memang membebani anggaran daerah,sehingga tidak dipersoalkan jika dilakukan pengurangan.

“Keberadaan TK2D ini sangat membebani anggaran daerah karena jumlahnya sangat banyak. Tidak sanggup keuangan daerah membayar gaji mereka”kata H. Bahrudin diruang kerjanya, Selasa, pekan lalu.

Menurut Bahrudin anggota DPRD Kutim dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mengatakan lebih setuju kalau misalnya ada rasionalisasi TK2D, namun mereka harus diberikan juga hak-haknya seperti pesangon.

“Bisa mereka diberikan pesangon sesuai haknya lalu kemudian kontraknya berakhir. Dari mendapat pesangon itulah mereka punya modal untuk modal buka usaha”kata H.Bahrudin yang akrab dipanggil Abah Kaca ini.

Dikatakan Bahrudin, kenapa dirinya setuju TK2D diberikan uang pesangon, karena selain jumlahnya terlalu banyak dan membebani keuangan daerah (APBD), juga karena banyak pegawai yang nganggur tidak ada kerjaan di kantor.

Banyak sekali pegawai negeri yang tidak ada kerjaan di kantor, hanya duduk saja, begitu juga dengan TK2D banyak tidak ada kerjaan.   “Dari pada bekerja tidak ada tugas, lebih baik diberikan pesangon supaya mereka bisa bisnis mencari rejekinya yang lebih baik lagi atau  membuka usaha sendiri”katanya. (ADV/liku