DPRD Prov. Siti Rizky Amalia’ Sosialisaikan (SOSPER) Tentang Pajak Di Kutim

0
96

Liputan Kutim.Sangatta – ANGGOTA DPRD Kaltim, Siti Risky Amalia, SE.,MM.,Ak.,CA melaksanakan sosialisasi perda (Sosper) tentang pajak daerah, Sosper perdana legislator digelar di dapilnya, kegiatan sosialisasi Sosper ini dilaksanakan di Gedung Pertemuan Mesfa Hotel Jalan Yos Sudarso IV Teluk linggga, Sangatta Utara Kabupaten Kutai timur, Kaltim. Pada Sabtu (06/03/2021).

Amalia “, sapaan akrabnya, menyebut sosper tersebut mengulas tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. “Maksud dan tujuannya adalah demi meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah nantinya ,” dan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pajak.

“Harapanya dengan kegiatan ( Sosper)  ini  memberikan pemahaman dan juga mendidik masalah pajak , Agar sekiranya bisa taat bayar pajak dengan adanya, karena pajak yang kita bayarkan pasti akan kembali kekita juga untuk pembangunaan Kutai Timur itu sendiri, Ungkap Amalia

Politisi Partai Persatuan Pembangunan Amalia”, ini mengatakan, ada enam Perda yang akan disosialisasikan DPRD Provinsi Kaltim di tahun 2021, Salah satunya terkait dengan Perda Perubahan Pajak Daerah yang telah mengalami dua kali perubahan sebelumnya, di tahun 2011 dan 2014.

“Dan terakhir berubah ke Perda nomor 1 tahun 2019, Perda Perubahan Pajak Daerah yang kami sosialisasikan hari ini,”tutur nya.

Dr. Zaki Fakhroni, Ak.CA.CTA.CfrA  juga menjelaskan, antara sosper dan reses anggota dewan berbeda. Dalam sosper ini para legislator memiliki kewajiban agar setiap produk perda yang dihasilkan dapat diketahui dengan baik dan jelas oleh masyarakat, Tapi sebagian masyarakat tidak tahu, Lalu ke mana pajak masyarakat yang dibayarkan?, Melalui Sosper ini diharapkan lebih menyentuh masyarakat,” ungkapnya pada Liputan kutim.

Dr. Zaki Fakhroni mengungkapkan dalam petemuan ini , Produk perda itu ada yang merupakan inisiatif DPRD, ada juga inisiatif dari eksekutif atau pemerintah daerah. “Melalui sosper ini anggota dewan berkewajiban memberi pemahaman kepada masyarakat produk hukum yang dibuatnya. Kan selama ini tidak ada. Minimal informasi tentang perda ini diketahui dengan jelas karena kerap dikeluhkan masyarakat,”Tutur nya (ivan/liku1/*)