DPRD dan Dua OPD Kutim Bahas Perijinan Pabrik Semen Sekerat

0
307
foto hearing DPRD Kutim

 

Sangatta, Liputankutim.com – Dua organisasi perangkat daerah ( OPD ) di ligkungan pemkab Kutim menghadiri undangan DPRD Kutim untuk rapat dengar pendapat di ruang hearing, Kamis ( 21/01/2021).

Dua kepala OPD yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutim, H.Zaini SE, dan Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Saipul Ahmad, di undang memenuhi panggilan DPRD untuk membahas persoalan perizinan investasi pabrik semen, Kobexcindo serta keberadaan tenaga kerja asing di areal pembangunan pabrik semen tersebut.

Kondisi ini berbeda saat undangan hearing DPRD Kutim kepada tiga OPD pemkab Kutim yang dilakukan pada hari Selasa (19/01/2021),dimana hanya satu OPD yang datang memenuhi undangan DPRD Kutim, yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ( Disnakertrans), yang di wakili oleh Kabid Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Kutim, Manumpak Tampubolon.

Padahal Kehadiran para pejabat itu dinilai menunjukkan kemajuan di Kabupaten Kutai Timur. Saat penyampaian terkait alasan ketidakhadiran OPD Disperindag Kutim dan Dis PMDPTSP Kutim pada hari Selasa ( 19/01/2021), Kadisperindag, H.Zaini SE, menyampaikan pada hari tersebut dirinya mengikuti rapat terkait pasar tumpah di Sangatta. ” Pada Selasa itu saya kebetulan mengikuti rapat tentang pasar tumpah yang terjadi di Sangatta, sehingga saya berhalangan hadir,” ujar Zaini.

Sedangkan PLT Dis PMDPTSP, Saipul Ahmad, mengatakan dirinya belum di beri izin dan arahan untuk mengikuti hearing pada Selasa tersebut.” Saya sudah berkoordinasi dengan PLT Bupati namun belum mendapat arahan untuk menghadiri undangan hearing DPRD Kutim, apalagi secara organisasi pemerintahan, OPD sebagai bawahan eksekutif, sehingga saya harus melapor dan memerlukan arahan dari atasan saya,namun pada dasarnya kami dari PMDPTSP siap 24 jam untuk memenuhi undangan dari DPRD Kutim,dan baru hari ini kami mendapat arahan untuk hadir dalam hearing DPRD Kutim” Jelas Saipul.

Para Pejabat OPD yang hadir menjelaskan perihal ketenaga kerjaan terkhususnya keberadaan tenaga kerja asing dan masalah perizinan Kobexcindo.

Dalam rapat hearing itu anggota DPRD Kutim, H. Hasbulah Yusuf SE, MM mengatakan perlu ketegasan dari pemerintah Kabupaten Kutim dalam perizinan dan masalah ketenaga kerjaan pada permasalahan pabrik semen Kobexcindo, sehingga di belakang hari tidak menimbulkan masalah yang lebih besar dan berdampak negatif bagi daerah Kutim.

” Jika pun permasalahan dan dampak negatifnya timbul bagi Kutim,nantinya ini akan menjadi masalah bagi pembangunan Kutim,dan ini akan menjadi benang kusut jika tidak ada solusi dari pemkab Kutim,maka dari itu kita semua harus cari solusi,salah satunya mendatangkan pihak Kobexcindo untuk rapat selanjutnya dengan DPRD yang harus di inisiatif oleh pemda Kutim dan jangan perusahaan yang masuk di Kutim jangan sewenang-wenangnya,” ujar Hasbullah.

Sedangkan Ketua DPRD, Joni S,sos, tujuannya hearing hari ini untuk membangun Kutim dan membangun hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif.

” Saya berharap setelah adanya hearing ini pembangunan Kutim ini bisa tertata dengan baik dan dua lembaga penyelenggara pemerintah dalam hal ini legislatif dan eksekutif bisa bersama – sama mensejahterakan masyarakat Kutim,” Ucap Joni.

Komunikasi yang di bangun itu mulai dari kegiatan formal kelembagaan. Joni berharap kedepannya pemangku jabatan di eksekutif Pemkab Kutim bisa dengan cepat memberikan arahan dan koordinasi bagi setiap para OPD yang menjadi bawahan eksekutif Pemkab Kutim untuk bisa menghadiri undangan rapat dari DPRD Kutim dalam mencari solusi dari setiap permasalahan yang berada di Kutim.

” Kedepannya jika nanti DPRD Kutim mengundang OPD di lingkungan Pemkab Kutim, saya berharap pemda Kutim bisa lekas koordinasi dan memberikan arahan kepada jajarannya,sehingga permasalahan pada pembangunan di Kutim cepat teratasi,apalagi sekarang masyarakat perlu kepastian kebijakan penyelenggara pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat Kutim,karena kesejahteraan masyarakat tidak bisa di tunda,asal sesuai regulasi atau aturan yang ada di negara kita,” harap Joni.

Sebelumnya sempat berembus kabar burung, OPD PMDPTSP tidak hadir dalam rapat hearing dengan DPRD Kutim dikarenakan tidak mendapat arahan dari pemangku jabatan di eksekutif pemkab Kutim, hal ini yang sempat menjadikan hubungan antara legislatif dan eksekutif sedikit kurang harmonis,karena pemkab Kutim di tuding tidak mau membela warga di sekitaran pabrik semen.

Di ketahui keberadaan pabrik semen ini menjadi keluhan warga sekitar pabrik semen, sehingga DPRD Kutim melakukan hearing kepada OPD terkait untuk kejelasan masalah yang ada selama ini.(ivan/liku1/*)