Gelar Rapat Paripurna, DPRD Kutim Bahas Desakan Warga Pemasangan Listrik PLN

0
408
Joni. S.Sos.Ketua DPRD Kutim
Joni, S. Sos Ketua DPRD Kutim (FOTO:Adi Sagaria)

 

Liputan Kutim.com, SANGATTA –  Listrik merupakan kebutuhan utama masa kini. Karena tanpa listrik, semua akan kegelapan.  Karena sudah jadi kebutuhan utama, warga Desa Tepian Indah , Bengalon saat ketua DPRD Kutim Joni.S.Sos melakukan reses ke sana,  mendesak agar Ketua DPRD menegosisasi PLN, agar bisa memasangkan listrik di rumah mereka.

“Saya reses  Sabtu (27/2) lalu di Desa Tepian Indah. Permintaan masyarakat di sana,  hanya satu yang utama yakni agar dipasangkan listrik PLN”kata Joni Ketua DPRD Kutim usai mengikuti paripurna Reses di Gedung DPRD Kutim Jumat, 5/3/2020.

Sebab, kata dia,  jaringan di jalan utama sudah ada, tinggal di koneksikan ke Gang-gang mereka, agar masyarakat di sana juga dapat listrik PLN,” katanya.Dikatakan, yang jadi keluhan mereka, karena mereka sudah mengajukan permohonan ke PLN, namun PLN beralasan tidak bisa disambungkan ke gang tersebut karena tiangnya masih menggunakan kayu Ulin. PLN minta, kapan ada tiang  beton, saat itu mereka akan sambungkan ke masyarakat di Tepian Indah.  “Yang jadi kekecewaan mereka karena mengapa di lokasi lain bisa dipasang meskipun menggunakan tiang ulin, sementara di lokasi ini tidak. Jadi mereka ingin keadilan,” katanya.Karena ini permintaan masyarakat, Joni mengaku ingin berkomunikasi dengan pimpinan  PLN, di Bontang agar bisa menyambungkan listrik ke masyarakat di sana. Sebab, kabel  standar PLN, sudah ada. Instalsi dalam rumah sudah ada. Tinggal pasang meteran.

“Jadi saya ini didesak mereka, agar segera komunikasi dengan PLN, agar disambungkan listrik PLN, sambil menunggu  tiang PLN,” katanya.Diakui, masyarakat di sana ingin menggunakan listrik PLN, karena beban terlalu berat dengan menggunakan listrik Bumdes. Sebab biaya solarnya yang mahal, maka bebannya pasti ke masyarakat.“Saya juga berharap PLN bisa sambungkan ke masyarakat,  sambil mengusahakan  tiang beton. Sebab tiang yang dibutuhkan mungkin hanya sekitar 40 tiang, sementara masyarakat tentu tidak bisa pengadaan tiang beton,” katanya. “Intinya mereka ingin  perlakuakn sama. Kalau memang situ tidak  bisa,  di tempat lain seharusnya juga tidak. Tapi di tempat lain bisa, kenapa di tempat mereka tidak dengan alasan tiangnya masih kayu,” katanya.(adv/liku/*)