Jaksa Penyidik Periksa Anggota Banggar DPRD Kutim Terkait Kasus Korupsi Solar Cell

0
153
Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kutai Timur Yudo Adiananto memberikan keterangan Pers di Lobi Kantor Kejaksaan Negeri Kutim, Senin, 17/10/2021. (FOTO : Adi Sagaria)

Sangatta, liputankutim.com,- Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kutai Timur Kaltim, terus mendalami kasus korupsi pengadaan Solar Cell di Pemkab Kutai Timur Tahun Anggaran 2020, yang merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah.

Seperti har ini tim penyidik memanggil dan memeriksa enam orang anggota Badan Anggaran ( Bangar) DPRD Kutim terkait kasus korupsi Pengadaan Solar Cell pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PMD – PTSP) Tahun Anggaran 2020.

“Hari ini Tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana melakukan penyilidikan terhadap saksi-saksi. Dimana para saksi tersebut terdiri dari enam orang anggota DPRD selaku Badan Anggaran”kata Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur Hendriyadi W Putro melalui Kasi Intelijen Yudo Adiananto saat memberikan keterangan Pers di Lobi Kantor Kejaksaan Negeri Kutim, tanpa menyebut enam orang dimaksud, Senin, 17/10/2021

Kasi Intelijen Yudo Adiananto didampingi Bendahara Penerimaan Khusus Anindya Dayu menyatakan, tujuan dari pemanggilan ini untuk mengumpulkan bahan keterangan atau alat bukti saksi-saksi untuk memperkuat pembuktian di persidangan terkait proses penganggaran dan pengawasan DPRD atas proyek pengadaan solar cell pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kasi Intel menegaskan seluruh anggota Badan Anggaran DPRD Kutai Timur akan dipanggil, kecuali mantan ketua DPRD karena posisi di Jakarta.

“ Jadi yang dipanggil hari ini merupakan anggota Banggar pada saat penyusunan anggaran tahun anggaran 2019. Karena jumlah anggota banggar kan 24 orang minus 1 orang. Nanti akan diagendakan dalam beberapa minggu kedepan”ujarnya

Dijelaskan terhadap enam orang yang saat ini masih diperiksa dan diminta keterangan seputar regulasi anggaran, mekanismenya seperti apa dan dasar pertimbangan pemberian persertujuan itu bagaimana, itu waktu pembahasan.
“Yang menjadi pertanyaan juga kenapa saat covid-19 dilakukan pemotongan anggaran terhadap OPD-OPD begitu besar-besar, tapi kenapa Dinas PMD PTSP itu hanya dipotong 3 persen saja.

“Tapi kami tidak bisa menjelaskan secara rinci, nanti di pengadilan saja. Karena ini terkait dengan substansi pokok perkara”ujar dia.

Ditambahkan Kasi Intelijen Yudo Adiananto didampingi Bendahara Penerima Khusus Anindya Dayu, hingga hari ini pengembalian uang dari kasus sebesar Rp2.83 miliar lebih

“ Hingga hari ini kami menerima pengembalian uang dari kasus solar cell sebesar 2.83 miliar lebih yang berasal dari pihka-pihak terkait”kata Anindya Dayu
Hingga berita ini disiarkan pukul 14.45 wita, tim penyidik tindak pidana Kejaksaan Negeri Kutim masih terus meminta keterangan terhadap wakil rakyat Badan Anggaran.
“Masih meminta keterangan dan ini butuh waktu lama bahkan bis sampai malam”katanya (liku1/*).