Joni: Gedung DPRD Kutim Terbuka Untuk Dua Tim Pemekaran Wilayah

0
361
Ketua DPRD Kutim Joni s.Sos., Bersama Tim Pemekaran Wilayah Kutai Utara saat Diruang Tamu Ketua Ketua DPRD Kutim

Sangatta, Liputan Kutim.com Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terpilih sebagai Ibu Kota Negara (IKN) maka sudah seharusnya Kaltim Butuh pemekaran wilayah sebagai bentuk penguatan atas rencana Kaltim yang dijadikan IKN. Sehingga pemekaran wilayah juga harus selaras dan adil dilakukan pada perencanaannya.

Kutim sendiri memiliki luas wilayah sekitar kurang lebih 35.748 kilo meter persegi,hal ini menjadi sebuah pengharapan dalam memberikan peluang bagi Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB).

Salah satunya percepatan pembentukan Kutai Utara (Kutara), yang merupakan pemekaran dari daerah induk Kabupaten Kutai Timur.

Untuk memanfaatkan peluang tersebut, Tim Pembentukan Kutai Utara menggelar audiensi dengan penyelenggara pemerintahan di Kutim, Dalam hal ini termasuk Bupati Kutim,H.Ardiansyah dan Ketua DPRD Kutim,Joni S.sos, Mengenai kendala dan perkembangan terkini proses perjuangan CDOB Kutai Utara di Ruang Tempudau, Kantor Bupati Kutim, Selasa, (06/04/2021).

Majedi Effendi, selaku Ketua Pembentukan Kutai Utara, menjelaskan saat ini pihaknya kembali meminta dukungan politis dan dukungan logistik dari Pemkab Kutim.

Dalam kesempatan itu Majedi berharap Bupati Kutim Dan Ketua DPRD Kutim yang Sekarang agar menyetujui percepatan CDOB Kutai Utara, karena perjuangan Kutai Utara saat ini tinggal di Pemerintah Pusat.

” Momen perpindahan IKN ke Kalimantan Timur, Ini kita bisa manfaatkan untuk lobi kita ke pemerintah pusat, dan kita juga menginginkan Pemerintah Pusat juga memprioritaskan pemekaran, Hendaknya  jangan sampai duluan pindah sebelum dimekarkan, Agar konektivitas daerah bisa terjalin sebelum perpindahan IKN ke Kaltim,“tuturnya

Majedi juga menjelaskan dengan adanya perpindahan IKN masalah pembangunan tidak hanya di daerah terdekat dari IKN,sementara daerah lain mengalami ketertinggalan.

“Kita berharap dari 173 daerah DOB yang diusulkan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), secara bertahap Kutai Utara bisa masuk di tahap pertama,”harapnya.

Sementara Ketua  DPRD Kutim Joni S.Sos  mengatakan pemekaran ini merupakan Langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pemerintahan baik pelayanan ,pemberdayaan dan pembangunan guna terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera adil dan makmur.

“Saya akan memberikan dukungan kepada percepatan pemekaran Kutai Utara, sesuai dengan aturan yang ditetapkan, karena hal ini sudah dilaksanakan pada sebelumnya dan dukungan itu sudah ada sejak beberapa tahun sebelumnya,”jelas Joni.

Joni selaku Ketua DPRD Kutim yang juga politisi PPP Kutim ini juga menambahkan terkait pemekaran wilayah yang juga di usulkan oleh tim pemekaran Sangsaka,dirinya tidak menampik untuk segera di percepat progresnya, Agar pemekaran wilayah menjadi solusi pembangunan Kalimantan Timur.

” Tidak hanya Kutai Utara yang berada di daerah Benteng Mawakal,namun juga daerah Sangsaka yang juga di godok proses pemekarannya juga progresnya harus cepat, Dan betul kata pak Majedi pemekaran harus cepat di kejar sebelum IKN pindah, Ini juga harus dilakukan oleh tim pemekaran Sangsaka, demi pembangunan harus kita semua dukung,dan saya sebagai Ketua DPRD Kutim,gedung DPRD Kutim selalu terbuka bagi tim pemekaran dua wilayah ini,” kata Joni.( IVN/liku1/*)