Joni, S.Sos : Insya Allah Jika Tidak Ada Kendala Bulan 4 Ini Para TK2D Akan Dapat BPJS Ketenagakerjaan

0
2140
Ketua DPRD Kutim Joni S.Sos, Dengan Ahmad Bisri Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenaga kerjaan Cabang Bontang - Kutim

Sangatta.Liputan Kutim.com Sebanyak 7000 TK2D di lingkungan Pemkab Kutim, akan mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yang akan di biayai melalui dana APBD Kutim di anggaran 2021.

Ketua DPRD Kutim, Joni S.sos saat ditemui di kediaman jabatan Ketua DPRD Kutim, Jumat ( 26/03/2021). Mengatakan bahwa program ini memang di setujui oleh dirinya selaku Ketua DPRD Kutim dan Pemkab Kutim saat masih di pimpin PJS, Jauhar Effendi. Dirinya sendiri sudah dua kali melakukan koordinasi terhadap BPJS Ketenagkerjaan Cabang Bontang – Kutim guna menjalankan program jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi ribuan pegawai TK2D di lingkungan Pemkab Kutim.

“ Tadi saya sudah bertemu dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan, mereka mengatakan rencananya bulan April ini,memang saat ini belum ada MoU atau perjanjian,tetapi anggaran sudah masuk dalam platform APBD murni tahun 2021 tentang program ini,”katanya.

Joni menjelaskan dalam program ini TK2D akan mendapat perlindungan ketenaga kerjaan sebesar Rp.10.800 yang di danai dari APBD murni 2021,tidak masuk dalam unsur keuangan penggajihan. Sehingga menurut dirinya tidak akan menggangu gajih dari TK2D dan tidak memberatkan para TK2D yang menjadi peserta jaminan sosial tersebut.

Dirinya juga menyatakan untuk permasalahan perlindungan jaminan sosial di bidang ketenaga kerjaan bagi TK2D semua pihak di penyelenggara pemerintah harus saling bergandeng tangan untuk mengimplementasikan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS yang menyasar pada perlindungan ketenaga kerjaan.

Hanya saja di jelaskan Joni yang juga politisi DPC PPP Kutim ini terkait MoU tentang hal ini sudah di persiapkan oleh BPJS Ketenaga Kerjaan secara konseptualnya,namun belum di tanda tangani oleh pihak Pemkab Kutim karena masih terkendala dengan data-data pegawai TK2D yang belum diserahkan dari OPD terkait saja.

“ Ini kan bentuk perhatian pemerintah Kutim kepada TK2D, tinggal tunggu data saja untuk diberikan ke pihak BPJS Ketenaga Kerjaan,jadi MoU bisa di tanda tangani sesegera mungkin pada bulan 4 ini,”ujarnya.

Sementara Ahmad Bisri selaku Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Bontang-Kutim mengatakan bahwa BPJS Ketena Kerjaan bagi para TK2D di lingkungan Pemkab Kutim akan memberikan dampak positif untuk melindungi TK2D dengan syarat adanya NRTK2D

“ Keuntungan dari BPJS Ketenaga Kerjaan bagi TK2D di lingkungan Pemkab Kutim,jika dalam melaksanakan tugasnya para TK2D tersebut mengalami musibah maka akan mendapat santunan dari BPJS Ketenaga Kerjaan dan memang secara syarat dibutuhkan NRP-TK2D,” Bisri menjelaskan.(IVN/liku1/*)