Kejaksaan Belum Terima Data Realokasi Belanja APBD Kutim Rp48 Miliar Untuk COVID-19

0
53
Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur Setyowati SH, MH (FOTO :Adi Sagaria)

SANGATTA ( LIPUTAN KUTIM ) – Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur Setyowati SH, MH, menegaskan pihaknya masih menunggu data-data usulan Pemkab untuk realokasi belanja APBD Kutai Timur Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan Virus Korona.

Ditemui disela-sela peluncuran sembako miskin oleh bupati Kutim Ismunandar di Gudang Dinas Sosial di jalan A.Muis Sangatta, Selatan, 04/04/2020, Kajari Setyowati mengatakan, akan mengawal pelaksanaan dana Vorona di Kutai Timur.

‘Kami dari Kejaksaan siap mengawal dan pendampingan sesuai Inpres Nomor 4 tahun 2020 dan Instruksi Jaksa Agung. Tapi kami masih menunggu data-data yang diajukan pemkab Kutim, saat ini belum kami terima”katanya kepada liputankutim.com

Ia mengatakan, nanti kalau ada pengajuan surat secara resmi dari Pemkab akan kami teliti bersama dengan Kasi Intel sesuai dengan tupoksinya. Karena tim pengawalan untuk yang dipergunakan untuk bantuan virus korona ini.

“Mungkin itu dulu bisa saya sampaikan,karena belum saya terima data-datanya. Memang sudah kita ketahui semua bahwa Pemkab Kutim mengelontorkan dana sebesar Rp48 miliar”ujar Kajari Setyowati

Dijelaskan, terkait realokasi APBD memang sesuai sesuai intruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tertanggal 20 Maret 2020. Bahwa diperintahkan agar Pemda fokus ulang merealokasi belanja APBD untuk Covid-19.

Realokasi APBD untuk fokus tiga prioritas penanganan, yakni bidang kesehatan, terutama pengendalian virus Corona, kedua social safety net serta memberikan insentif ekonomi untuk pelaku usaha atau UMKM agar mereka tetap kondusif.

“Ini program bantuan langsung ke masyarakat, baik itu program keluarga harapan, PKH, Kartu Indonesia Sehat KIS, kartu indeonsia pintar, kartu sembako, rastra semua segera diimplementasikan seawal mungkin,” kata Presiden Jokowi seperti disampaikan Kajari Setyowati.

Perintah juga turun dari Jaksa Agung ST Burhanuddin,yang memerintahkan pengawalan dari pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait percepatan barang dan jasa dalam penanggulangan virus Corona (COVID-19).

Hal tersebut sebagai upaya pendampingan hukum dalam proses APBD 2020. Arahan tersebut disampaikan Burhanuddin lewat video conference di kantornya kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi di Indonesia”Jaksa Agung Burhanuddin memerintahkan jajarannya untuk refocusing anggaran . Dan memastikan akan melakukan pengawasan terkait status bencana non-alam akibat wabah Corona, seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jaksa Agung”katanya (ADV/liku)