Ketua DPRD Kutim: Organisasi Yang Tak Ada Kegiatan Jangan Diberikan Dana Hibah

0
286
Joni,S.Sos Ketua DPRD Kutai Timur (FOTO:Adi Sagaria)

 

Sangatta, Liputankutim.com, – Ketua DPRD Kutai Timur Joni menegaskan, meminta Pemkab Kutim untuk melakukan verifikasi ulang keberadaan 86 Organsasi yang ada, apakah benar-ada terdaftar atau tidak, apakah aktif atau tidak aktif.

Menurut Joni Pemkab Kutim melalui Dinas Sosial dan bagian Sosial harus melakukan verifikasi kembali keberadaan Organisasi dan Lembaga yang berjumlah 86 itu, karena terkait dengan dana hibah APBD yang setiap tahun diberikan .

“Kalau 86 organisasi dan lembaga ini diberikan dana hibah bansos setiap tahun harus jelas kegiatannya. Kalau tidak jelas sebaiknya jangan diberikan lagi”kata Politisi PPP ini saat ditemui dirumah jabatan * rujab) dikawasan bukit Pelangi, Jumat, 27/11/2020

Dikatakannya, permintaan untuk melakukan verifikasi ulang ini disampaikannya saat melakukan pertemuan dengan Dinas Sosial ( Dinsos) dirujab, kamis, 26/11/2020

Ia mengatakan, dana hibah yang kucurkan Pemkab setiap tahun ini cukup besar hingga mencapai Rp90 miliar pertahun, bahkan bisa lebih. Sedangkan yang diberikan hibah itu kan Lembaga yang mengajukan bantuan kegiatannya.

Tahun Anggaran 2021 mendatang jelas Joni, anggaran dana hibah ini menurun drastic dari sebelumnya sebesar Rp60 miliar turun menjadi hanya 30 miliar.

Dengan adanya penurunan dana hibah ini, sebaiknya dikalukan ulang penataan jumlah penerima dana hibah, agar semuanya bisa mendapatkan  dengan rata.

Ditegaskan Jini lagi, terjadinya penurunan dana hibah tahun 2021, akibat masih tinggi angka covid-19 di kutai timur,sehingga pemerintah dan dprd kutim sepakat untuk mengalokasikan anggaran dalam penanganan Korona ini.

“Intinya adalah saya minta verifikasi ulang daftar penerima dana hibah supaya semua dapat dengan rata.”katanya (liku1/liku3/*)