Ketua DPRD Setuju Pemkab Kutim Anggarkan Perlindungan BPJS TK2D

0
6
KOMPAK: Ketua DPRD Kutai Timur Joni, S.Sos (tengah) diapit Wakil Ketua I Asty Mazar,SE,M.Si (kiri) dan Wakil Ketua II Arpan,SE,M.Si. Ketiga pimpinan Lembaga Legislatif ini selalu kompak dalam mengambil keputusan dalam rangka sinergitas dengan Pemkab Kutim untuk membangun Kutai Timur (FOTO:Adi Sagaria)

 

 

Sangatta, Liputankutim.com, Ketua DPRD Kutim Joni, menegaskan setuju dan mendukung Pemkab Kutim memberikan Tenaga Kerja Kontrak Daerah ( TK2D) perlindungan dengan jaminan melalui layanan BPJS dan Ketegakerjaan.

 

Menurut Joni, DPRD akan mendukung dan setuju dalam APBD Tahun Anggaran 2021 agar dianggarkan dana jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja Kontrak Daerah ( TK2D) dilingkungan Pemkab Kutai Timur

 

“Jaminan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ini, merupakan amanat perundang-undangan yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2020”kata Joni Ketua DPRD Kutim dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ( F-PPP), diruang kerjanya, Kamis, 19/11/2020

 

Dikatakan Joni, bahwa dukungannnya terhadap perlindungan jaminan BPJS Ketenagakerjaan kepada TK2D dilingkungan Pemkab Kutim, telah disampaikan saat melakukan pembicaraan dengan Sekretaris Daerah ( Sekda) Irawansyah, diruang kerja ketua DPRD Kutim, Rabu,18/11/2020

 

DPRD dan Pemkab bertanggung jawab terhadap pelaksanaan jaminan Kesehatan masyarakat, melalui system jaminan sosial bagi upaya perlindungan perorangan, termasuk TK2D wajib dilindungi

 

“Apalagi saat ini masih dalam kondisi Pandemi Korona, maka Pemkab dan DPRD perlu melakukan pembangunan terarah dengan perlindungan manusia, termasuk perlindungan kepada TK2Dujarnya.(liku1/liku3/*)