Konflik Indonesia Dengan Australia Dalam Masalah Pengembalian Irian Barat

0
219
Helda Sastri Pratiwi, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta (FOTO: dok/pribadi)

 

 

Pada tahun 1923 penduduk Irian Barat berjumlah 250.000 jiwa sampai 300.000 orang atas tanah seluas lebih dari 400.000 km. Pada saat kondisi tersebut timbullah gerakan Irian dengan tujuan ideal pendirian pendudukan Belanda dalam arti seluas-luasnya, peletakan dasar sebuah negeri Belanda yang beriklim tropis, yang akan menjadi tanah air sesungguhnya dari para warga Belanda yang hidup di Hindia Belanda.

Setelah pembentukan gerakan Irian Barat itu, kolonisasi atas pulau itu menjadi bahan pembicaraan cukup luas di kalangan warga Indo-Belanda. Di saat itu Irian mengadakan Konfersi Pangkalpinang yang dihadiri 31 wakil Cina, 6 Arab serta golongan Eropa dan kelompok-kelompok asosiasi.

Konferensi itulah yang menguraikan tujuan kelompok yang pada intinya bahwa kini sudah waktunya untuk membela keturunan campuran perkawinan Belanda yang mereka anggap boleh dan dapat dipertahankan jika mereka ditempatkan dimana saja di Indonesia tanpa ada ancaman bahaya dan Irian Barat yang paling tepat dalam hal ini .

Pada saat itu Konferensi itu Ia menguraikan tujuan kelompok yang pada intinya bahwa kini sudah waktunya untuk membela keturunan campuran perkawinan Belanda yang mereka anggap boleh dan dapat dipertahankan jika mereka ditempatkan dimana saja di Indonesia tanpa ada ancaman bahaya dan Irian Barat yang paling tepat dalam hal ini.

Mereka ini menghendaki agar Irian Barat dapat memperoleh kedudukan tersendiri terhadap Kerajaan Belanda dan Negara Indonesia Serikat. Perdebatan masalah Irian Barat ini juga berlanjut di Konferensi Meja Bundar (KMB). Delegasi Belanda berpendapat bahwa Irian Barat harus mendapatkan suatu status yang khusus karena tidak mempunyai hubungan etnologis, sosiologis maupun agama dengan bagian Indonesia lain. Irian Barat harus berada di luar Indonesia dan mempunyai hubungan politik secara khusus dengan yang tidak khusus.

Pada tahun 1953 Australia tidak memiliki Kementrian Luar Negeri dan tidak mengenal adanya perwakilan diplomatik. Australia hampir tidak mempunyai kebijakan keamanan sendiri karena negara Australia adalah sebuah dominion yang diatur oleh London. Pada saat itu terbentuklah komisi.

Komisi ini terbentuk seperti tidak sesuai dengan apa yang bergantung pada prinsip pengelolaan kedua negara. Hal ini diarahkan untuk membuat masyarakat bangsa-bangsa wilayah yang tidak merdeka bertanggung jawab untuk kesejahteraan dan stabilitas ekonominya, yang sebetulnya berarti menggantikan daerah jajahan menjadi wilayah perwalian. Pada 1944 Australia tiba-tiba mempunyai pemikiran tentang komisi pengembangan wilayah Asia Tenggara yang mencakup Hindia Belanda.

Tetapi karena tidak berhasil mempengaruhi hal ini, timbul pemikiran untuk menarik Irian Barat ke Pasifik Selatan. Secara etnis dan geografis Irian Barat termasuk dalam wilayah itu. Secara fisik pulau Irian bagian dari sabuk keamanan Australia sebelah utara. Pada saat itu datanglah Letnan Gubernur Jenderal van Mook merupakan salah satu seorang di antara para pejabat Belanda yang menaruh keberatan serius terhadap pemasukan Irian Barat ke dalam lingkungan Komisi Pasifik Selatan.

Ia tidak setuju bahwa Irian Barat secara logika termasuk dalam daerah yang diusulkan komisi dan menyangsikan kebijakan politik tentang pengakuan Belanda bahwa Irian Barat bagaimanapun juga terpisah dari kepulauan itu.  Melihat pada hubungan Australia dengan Indonesia yang dipengaruhi masalah Irian Barat, sebenarnya disebabkan oleh pandangan dasar mereka tentang ancaman komunis dan pandangan mereka bahwa Indonesia akan menjadi negara yang ingin menguasai wilayah tersebut.

Dan saat itu Australia menolak klaim Indonesia atas Irian Barat alasannya bahwa penduduk Irian Barat jauh berbeda secara asal usul etnis, bahasa, kebudayaan, sejarah dan agama bila dibandingkan dengan penduduk Indonesia, karena penduduk New Guinea adalah Irian Barat, bukan indo-melayu, mereka adalah penduduk pasifik bukan Samudera Hindia.

Sejak isu ini Irian Barat muncul, Australia mulai mengadakan pendekatan kepada Indonesia dengan jalan melakukan pertukaran kunjungan antar menteri luar negeri kedua Negara. Pertukaran kunjungan antar Menteri Luar Negeri ini, membawa dampak yang berbeda bagi masing-masing pihak.

Pihak Australia yakin dengan sungguh-sungguh bahwa Indonesia akan berjuang habis-habisan untuk memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam kedaulatannya. Pada tahun 1954 Indonesia mulai berusaha memasukkan masalah Irian Barat dalam agenda pembicaraan di Sidang Majelis Umum PBB. Hal ini berakibat kerasnya usaha Australia untuk mencegah masalah Irian Barat dibicarakan dalam agenda Sidang Majelis Umum PBB.

Yang dilakukan Australia untuk mencegah masalah Irian Barat masuk dalam agenda pembicaraan Sidang Majelis Umum PBB merupakan kebijakan Australia terhadap isu Irian Barat. Pada saat itu Indonesia mulai meninggalkan masalah tersebut. Dan Australia mengharapkan dukungan dari negara lain tetapi dari negara lain mereka netral dan tidak memilih siapa-siapa.

Pada saat itu kedatangan seseorang dari partai liberal yaitu Robert Menzies menegaskan kepada Indonesia bahwa Australia tidak berubah sikap terhadap klaim Indonesia atas Irian Barat dan tetap akan terus menentangnya karena Australia tidak mau mengalah terpaksa Indonesia harus bersikap tegas dalam hal ini.

Keadaan ini menyadarkan bahwa dunia barat perkembangan selanjutnya akan mempengaruhi klaim Indonesia atas Irian Barat. Semakin kuatnya militer Indonesia amat mengkhawatirkan Australia terutama jika terjadi konflik langsung antara Belanda dan Indonesia pada ada saat penyelesaian masalah Irian Barat ini pada akhirnya merupakan suatu kegagalan diplomatik bagi Australia, yang mau tidak mau harus menerima keputusan ini.

Setelah lebih dari 10 tahun Australia mengecam keras klaim Indonesia atas wilayah Irian Barat, akhirnya Australia terpaksa harus menerima Persetujuan New York pada tahun 1962. Pemicu utama yang menyebabkan Australia harus menerima klaim Indonesia adalah sikap Amerika Serikat. Amerika Serikat yang semula bersifat netral berbalik membela Indonesia. Tersingkirnya masalah tersebut sebagai sebuah sumber perselisihan antara Australia dan Indonesia.

Karya: Helga Sastri Pratiwi, Universitas Islam Indonesia Jogjakarta, Program Studi: Hubungan Internasional