Mendagri Benarkan Perintahkan Bupati Bekasi Urus Meikarta

0
64

N

Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membenarkan bahwa dirinya berbicara melalui telepon dengan Bupati Bekasi (nonaktif) Neneng Hasanah Yasin. Menurutnya, yang berhak memberikan izin proyek Meikarta adalah Bupati Bekasi dengan rekomendasi Gubernur Jawa Barat.

 

Hal itu dikemukakan Mendagri seusai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap perizinan proyek Meikarta, di Gedung KPK Jakarta,  Jumat, 25 Januari 2019. Dia diperiksa sebagai saksi untuk Neneng Hasanah Yasin. Tjahjo diperiksa sekitar dua jam sejak pukul 09.30 wib.

 

Menurutnya, ia ditanya penyidik KPK soal kesaksian Neneng dalam sidang perkara suap Meikarta. “Terkait kesaksian Bu Neneng, intinya apa yang saya ketahui, yang saya dengar, apa yang saya bicarakan dengan bupati,” katanya.

 

Dikemukakan bahwa ia menganggap bahwa polemic perizinan Meikarta sudah jelas, karena itu ia meminta Neneng untuk memproses perizinan tersebut. “Kalau sudah beres semua, segera bisa diproses dengan baik sesuai aturan,” katanya kepada Neneng.

 

Sebelumnya, Neneng dalam kesaksiannya pada siding suap Meikarta, 14 Januari lalu, menyebut nama Mendagri. Ia mengatakan Tjahjo Kumolo meminta tolong kepada dirinya untuk membantu pengurusan perizinan Meikarta. “Tjahjo Kumolo bilang kepada saya, ‘Tolong perizinan Meikarta dibantu’,” ujar Neneng.

 

Dikemukakan, permintaan Mendagri itu disampaikan saat rapat di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kemendagri. Saat rapat, Dirjen Otda, Soni Soemarsono tiba-tiba menerima panggilan telepon dari Tjahjo, lalu menyerahkan telepon itu ke Neneng.

 

Menurut Neneng, dalam pembicaraan via telepon itu, Tjahjo menyampaikan permintaan tolong terkait perizinan Meikarta. (lk/yss)