MPR: Saatnya Indonesia Lakukan Penguatan Alutsista Maritim

0
20

Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menegaskan bahwa Indonesia sudah sepatutnya melakukan penguatan di sektor pertahanan maritim, salah satunya adalah dengan meningkatkan kapasitas alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan infrastruktur pertahanan.

Pernyataannya itu dikemukakan di Jakarta, Kamis (29/4/2021) terkait musibah tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402 di perairan utara Bali pada 21 April 2021 yang menyisakan duka mendalam bagi keluarga prajurit TNI AL dan masyarakat Indonesia.

“Musibah itu harus menjadi momentum untuk mengevaluasi pertahanan maritim Indonesia, terlebih posisi Indonesia yang memiliki garis pantai yang sangat panjang dan sumber daya kelautan yang melimpah,” kata Syarief Hasan.

Ia menambahkan, dengan wilayah perairan Indonesia yang sangat luas, jumlah kapal selam tentu saja perlu diperbanyak. Dari garis pantai sepanjang 95.181 km dan laut seluas 5,8 juta km2, Indonesia hanya memiliki lima kapal selam, dan jumlah itu tidak memadai untuk menjaga pertahanan negara.

Setelah tenggelamnya KRI Nanggala-402, Indonesia saat ini hanya memiliki empat kapal selam, yaitu KRI Cakra-402 yang dipesan tahun 1977, KRI Alugoro-405 yang dipesan tahun 2011, KRI Ardadeli-404 yang dipesan tahun 2011, dan KRI Nagapasa-403 yang dipesan pada tahun 2013.

Menurut Syarief Hasan yang juga anggota Komisi I DPR RI ini, dua kapal selam yang telah berusia lebih dari 40 tahun sudah seharusnya diremajakan, yakni dengan melakukan perawatan berkala dan berkualitas, serta menambah jumlah kapal selam.

“Jika dilihat dari tahun pemesanannya, dua kapal selam dipesan pada pemerintahan Presiden Soeharto dan tiga lainnya pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini harus menjadi bahan evaluasi di internal pemerintahan Presiden Jokowi, bahwa jargon poros maritim sepertinya melupakan aspek pertahanan maritim,” katanya.

Dari sisi anggaran, pada tahun 2021 alokasi anggaran untuk TNI AL adalah Rp 24,49 triliun atau sekitar 17,87 persen dari total anggaran Kemhan/TNI. Menurutnya, perihal anggaran ini juga harus menjadi perhatian pemerintah, karena harus diakui, kuantitas dan kualitas pertahanan laut Indonesia belum tangguh, sehingga tidak heran pengelolaan sektor maritim juga menjadi tidak optimal.

“MPR  mendorong adanya penguatan kapasitas alutsista dan infrastruktur maritim. Pemerintah perlu memperbanyak jumlah kapal selam. Harapannya, selain untuk menjaga pertahanan negara, juga penting untuk mengawal optimalisasi sumber daya kelautan,” katanya. (yss)