PDAM Tirta Tua Benua Kutim Programkan Subsidi Pemasangan Baru Untuk MBR Hingga 50 Persen.

0
70
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kutai Timur, Joni Sapan (kiri) didampingi pengurus Ibnu Juraid, Imran dan Nanda memberikan Cinderamata kepada Direktur Utama Perusda PDAM Tirta Tua Benua Kutim Suparjan didampingi jajaran pejabat PDAM Kutim, pada Selasa, 03/09/2019.

Liputankutim.com, Sangatta – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tuah Benua Kabupaten Kutai Timur akan memberikan subsidi pemasangan sambungan pipa air bersih pada tahun 2020 mendatang.


“Subsidi ini diberikan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Sangatta Kutai Timur”kata Direktur Utama PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur, Suparjan, di Sangatta Selasa, 03/09/2019


Menurut Dirut PDAM Tirta Tuah Benua, Suparjan, tahun ini akan dimulai menyisir dan mendata warga yang belum menikmati air bersih supaya bisa masuk program tahun 2020 mendatang.


Karena program MBR ini kami ajukan selama tiga tahun berturut-turut, yakni tahun 2020 sebanyak 2.500 sambungan baru yang akan kita garap.


Kemudian tahun 2021 juga akan ada 2000 sambungan dan tahun tahun 2022 juga diusulkan program sebanyak 2000 sambungan.


“Setelah tiga tahun pertama nanti berhasil, maka program MBR akan diteruskan sampai seluruh masyarakat menikmati akses air minum”kata Parjan panggilan Suparjan kepada sejumlah Wartawan yang tergabung didalam Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Kutai Timur, di Sangatta, Selasa, 03/09/2019.


Parjan mengatakan, subsidi yang diberikan kepada MBR berupa keringanan membayar biaya pemasangan baru. Misalnya jika harga normal pemasangan baru sebesar sebesar Rp2 juta maka dengan menjadi MBR hanya dikenakan 50 persen saja atau sebesar Rp1 juta.


“Jadi bukan seluruhnya di subdisi, namun program MBR ini meringankan, sebab pemasangan baru hanya dikenakan 50 persen dari biaya normal”jelas Parjan


Hanya saja untuk melaksanakan program MBR ini, masih dibutuhkan dukungan Peraturan Daerah ( Perda) tentang Penyertaan Modal ke PDAM Untuk Subsidi Air Bersih Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).


“Syaratnya adalah Pemkab Kutim harus punya Peraturan Daerah (Perda) Penyertaan Modal ke PDAM. Dari Perda itu maka PDAM akan diberikan suatu anggaran untuk disalurkan ke masyarakat berpenghasilan rendah.


Setelah itu dirasakan oleh masyarakat dan setelah diverifikasi oleh BPKP, maka Pemkab akan mengajukan rembes ke Kementerian Keuangan.


“Jadi program itu maka anggaran akan diganti oleh Menteri Keuangan. Intinya Perda itu memayungi hukum atau melindungi uangnya lebih dulu ke PDAM, uang tersebut nantinya akan kembali lagi”katanya.(*)