Pemandangan Umum Fraksi Golkar DPRD Kutim Terhadap Rencana Awal RPJMD Bupati 2021-2026 (bagian 2)

0
20
Rapat paripurna Ke 6 yang dipimpin Ketua DPRD Kutim Joni,S.Sos , dihadiri Sekda Drs.H.Irawansyah,M.Si berlangsung diruang sidang utama Gedung DPRD Kutim, di Bukit Pelangi,Sangatta, Selasa,20/04/2021 Pukul 14.00 Wita (FOTO: Ricky/Halmas Setwan


Sangatta, Liputankutim.com,- Rapat Paripurna Ke 6 dengan agenda penyampaian pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Tentang Raperda Rencana Awal Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, di ruang sidang utama gedung DPRD, Selasa,20/04/2021 juga dihadiri para Kepala OPD, FKPD dan undangan.

Fraksi Partai Golkar yang menyampaikan pemandangan umum dengan juru bicara Maswar mengatakan, dalam menindaklanjuti Nota Pengantar tentang Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupten Kutai Timur periode 2021-2026 .

Dikatakan, bahwa sebagaimana telah disampaikan pada nota pengantar bahwa Landasan konstitusi penyusunan RPJMD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UndangUndang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah Kepala Daerahdilantik diwajibkan menyusun RPJMD.

Penyusunan ranwal RPJMD ini merupakan penjabaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 dengan mengangkat Tekad Semangat “Bersama-sama mewujudkan Visi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 yaitu “Menata Kutai Timur Sejahtera untuk Semua”.

Berdasarkan paparan singkat kami di atas maka kami sampaikan hal-hal penting dan strategis sebagai berikut :
1. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 49 (2) Kepala Daerah mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan . Maka Fraksi Golongan Karya mendorong dan mendukung Pemerintah Daerah untuk segeramelaksanakan pembahasan bersama DPRD terhadap ranwal RPJMD 2021-2026 .

2. Sejumlah Agenda Strategis Program Pembangunan yang telah berjalan antara lain : 1. Dengan ditetapkannya Propinsi Kalimantan Timur menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia merupakan berkah sekaligus kebanggaan bagi masyarakat Propinsi Kalimantan Timur umumnya dan Kabupten Kutai Timur khususnya ,dimana Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu penyangga Ibu Kota Negara .

3. Pemberdayaan Kawasan Ekonomi Maloy Batuta Trans Kalimantan yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah nomor 85 Tahun 2014

4. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menetapkan Perda tentangDetail Tata Ruang & Peraturan Zona Kawasan Ekonomi Bengalondan Kaliorang Tahun 2020-2040 .(adv/liku1/ivn/*)