Ketua DPRD Kutim, Joni.Sos, Ajak Masyarakat Ikut Awasi Pelaksanaan Pembangunan

0
187
Ketua DPRD Dampingi Bupati Kutim, Dalam Rangaka Vicon Dengan Gubernur,Dikantor Camat Batu Ampar

Sangatta,Liputankutim.com, – Pembangunan suatu daerah dapat dilakukan tanpa harus mengabaikan kelestarian lingkungan. Ini menjadi hal yang harus di perhatikan untuk kemajuan ekonomi Kutim kedepan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kutim sekaligus Sekretaris DPC PPP Kutim, Joni S.sos saat di wawancarai melalui telepon selulernya. Menurut Joni, perlindungan masyarakat menjadi kata kunci keselarasan kemajuan ekonomi dengan kelestarian lingkungan.“ Upaya memajukan ekonomi melalui pembangunan hijau harus di iringi penguatan sistem perlindungan lingkungan, termasuk hak masyarakat adat atas tanah adat dan fungsi hutan secara sosialnya,” kata Joni dalam keterangannya di telepon seluler, Kamis (18/03/2021).

Joni menilai terdapat pedekatan yang khusus di dalam pembangunan hijau yang di gaungkan oleh pemerintah provinsi Kaltim antara kemajuan ekonomi dan kelestarian lingkungan di daerah. Khusus dalam hal investasi yang masuk di daerah Kutim harus ada peran serta pengawasan dari masyarakat umum di Kutim, misalnya adanya investasi pabrik semen di desa sekerat harus ada peran serta masyarakat sekitar terkait pengawasan dampak lingkungan yang di timbulkan.

“ Saya pagi tadi bersama dengan Bupati video conference dengan pak Gubernur Kaltim terkait program pembangunan hijau di Kaltim,jika saya kaitkan dengan daerah Kutim yang kaya dan banyak investasi masuk ke Kutim,apalagi ada investasi pabrik semen di desa sekerat untuk itu kami dari penyelenggara pemerintah butuh adanya peran serta masyarakat,agar lingkungan sekitar terjaga,”ujarnya.

Joni mengingatkan Pemkab Kutim untuk jangan serta merta merasa gembira dengan adanya investasi yang masuk ke Kutim,tapi harus kita ingat dampak lingkungan yang akan di timbulkan kedepannya. Karena itu dirinya ingin masyarakat Kutim bersama dengan DPRD Kutim mengawasi juga setiap kebijakan dari Pemkab Kutim untuk memperkuat substansi permasalahan lingkungan yang masih lemah.

“ Harapan saya nantinya ada peran serta masyarakat bersama dengan DPRD Kutim untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pembangunan dari pemkab Kutim, hal ini tentu penting apalagi substansi masalah lingkungan masih lemah di daerah kita ini,” harap Joni.Sementara itu terkait kewenangan perizinan yang saat ini berada di pemerintah pusat,Joni menegaskan bahwa hal itu bukan suatu hambatan Pemkab Kutim dalam menyuarakan masalah lingkungan yang berdampak bagi masyarakat.

“ Perizinan di ambil alih di pusat,itu bukan masalah bagi Pemkab,yang masalah itu jika pemerintahan sudah hilang legitimasinya di masyarakat,yang jelas kita semua harus bersama memperjuangkan kelestarian lingkungan kita di daerah,agar masyarakat tidak kena dampak negatifnya,” tegasnya.(ivan/liku1/*)