Pemerintah Akan Sanksi Rumah Sakit Pungut Tarif Rapid Tes Cepat Diatas Rp150 Ribu

0
40

 

JAKARTA,(LIPUTANKUTIM) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia Muhadjir Effendy menegaskan, pemerintah akan memberikan sanksi tegas terhadap rumah sakit yang mematok biaya tarif tes cepat atau rapid tes diatas Rp150.000

“Pemerintah memastikan akan sanksi,sebab sudah ditetapkan harga maksimum, jika diatas Rp150.000 maka rumah sakit tersebut melakukan pelanggaran”kata Kemenko di kantor PMK di Jakarta, Kamis, 09/07/2020

Menuru Kemenko Muhadjir Effendy, untuk aturan tertulis yang mengatur sanksi pelanggaran, itu merupakan ranah atau domain dari Kementerian Kesehatan.

Terutama pasal-pasal yang mengatur pelanggaran jika ada pihak yang menetapkan tarif di atas Rp150 ribu sesuai surat edaran Kemenkes nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi.

Dikatakan Muhadjir patokan biaya yang dikeluarkan Kemenkes tersebut merupakan standar harga tertinggi, jadi bisa saja ada fasilitas kesehatan yang menetapkan tarif di bawah itu.

Bahkan, kata dia, pemerintah berupaya menekan biaya maksimum Rp150 ribu tersebut lebih rendah lagi. Apalagi, Kemenko PMK bersama Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Nasional dan Inovasi serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) baru saja meluncurkan tes cepat buatan dalam negeri.

“Untuk biaya tes cepat yang buatan dalam negeri ini Rp75 ribu,” kata Kemenko Muhadjir Effendy seperti dikutif liputan6.com, Kamis, 9/7/2020.

Selain itu, apabila tes cepat buatan dalam negeri tersebut telah diproduksi massal, bisa menjadi patokan harga di lapangan, sehingga diharapkan tidak ada lagi biaya tes cepat yang dipatok dengan tarif di atas Rp75 ribu.

Kalaupun ada, Muhadjir memperkirakan akan tersingkirkan dengan sendirinya atau tidak laku(liku/1/*)