Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Amanat Keadilan Berkarya DPRD Kutai Timur Nota Pengantar Rancangan Awal  RPJMD Kutai Timur  2021-2026 (Bagian 3 )

0
61
Anggota Fraksi Amanat Keadilan Berkarya Basti Sangga Langi menyerahkan Berkas PU Ke Ketua DPRD Joni disaksikan Sekda Irawansyah (FOTO:Ricky/Halmas Setwan)

Sangatta, Liputankutim.com –  Dalam penyusunan Ranwal RPJMD ini, nampak jika kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang diproyeksikan pada APBD tahun 2021-2026 masih didominasi pendapatan transfer.

Sekalipun nampak jika angkanya fluktuatif namun jika dibandingkan dengan proyeksi Pendapatan Asli Daerah jumlah perbandingannya masih cukup besar. Fraksi Amanat Keadilan Berkarya senantiasa menghimbau agar sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dapat lebih dieksplorasi dan dikembangkan sedemikian rupa agar dapat memberikan hasil yang signifikan.

Kita ketahui bersama bahwa masih sangat banyak potensi pendapatan asli daerah yang bisa dikembangkan di Kabupaten Kutai Timur dan untuk itu maka Fraksi Amanat Keadilan Berkarya memandang prioritas isu strategis dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Timur 5 (lima) tahun kedepan yang salah satunya adalah peningkatan infrastruktur sangat penting artinya bagi upaya peningkatan pendapatan asli daerah yang kita harapkan tersebut.

Harus diakui bahwa beberapa infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur masih perlu pembenahan bahkan di beberapa titik pengadaan infrastruktur pendukung sangat diperlukan, selain untuk peningkatan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi, juga untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kutai Timur.

Fraksi Amanat Keadilan Berkarya memandang jika prioritas pada Ketahanan Pangan yang juga menjadi amanat dari Presiden Republik Indonesia sangat diperlukan. Sekalipun secara umum Kabupaten Kutai Timur dikenal dengan tambang batubara, namun potensi dari sector pertanian juga banyak terdapat sehingga dengan pengembangan dan daya kelola yang baik akan menghasilkan ketahanan pangan sebagaimana yang diharapkan.

Pengembangan Triple Agro juga sangat tepat menjadi prioritas pembangunan. Kegiatan inti agribisnis adalah budidaya pertanian sedangkan usaha inti agroindustry adalah sistem pengelolaan bahan nabati dan hewani, kedua hal ini berhubungan dengan pengembangan agro wisata. Beberapa daerah di Indonesia menawarkan agro wisata yang berbasis agribisnis dan agroindustry. Tentu saja sebagaimana yang selalu disampaikan oleh Fraksi Amanat Keadilan Berkarya agar semua itu tetap memperhatikan kearifan lokal.(adv/liku1/*)