Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Amanat Keadilan Berkarya DPRD Kutai Timur Nota Pengantar Rancangan Awal  RPJMD Kutai Timur  2021-2026 (Bagian 4 )

0
74
Anggota Fraksi Amanat Keadilan Berkarya Basti Sangga Langi menyerahkan Berkas PU Ke Ketua DPRD Joni disaksikan Sekda Irawansyah (FOTO:Ricky/Halmas Setwan)

Sangatta, Liputankutim.com – Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter dan berbasis teknologi juga menjadi hal yang sangat penting di era milenial saat ini. Arus informasi dan teknologi yang senantiasa mengalami perkembangan yang cepat memerlukan kesiapan Sumber Daya Manusia yang dapat memahami dan mengikuti laju perkembangan tersebut.

Fraksi Amanat Keadilan Berkarya memandang jika penerapan sistem yang serba digital saat ini harus sinkron dengan orang-orang yang akan menjalankannya. Kita tidak mungkin lagi mengadopsi sistem manual yang digunakan sebelumnya karena perkembangan teknologi yang ada mengharuskan kita memahami perencanaan yang berbasis sistem dan teknologi.

Namun harus diakui dibeberapa sisi kita masih keteteran dan terutama sekali pada sisi sumber daya manusia. Fraksi Amanat Keadilan Berkarya memandang jika prioritas rencana pembangunan ini harus didukung pula dengan pelaksanaan diklat-diklat yang memberikan pemahaman menyeluruh terhadap penerapan teknologi.

Jika mengacu pada kebijakan nasional, maka seharusnya kita sudah berada pada World Class Government dan untuk itu maka reformasi birokrasi dan revolusi mental menjadi kunci utamanya.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia itu harus pula sejalan dengan Tata Kelola Pemerintahan yang adaptif. Pemerintahan adaptif adalah bentuk dari koordinasi social dimana tindakan dikoordinasikan secara sukarela oleh individu dan organisasi dengan kemampuan mengatur dan memperkuat diri sendiri.

Dalam konsep adaptive governance, pemerintah, swasta dan masyarakat diharapkan dapat menjadi mitra dalam mengelola semua potensi daerahnya. Konsep ini dianggap sangat relevan dengan kondisi saat ini. Hanya saja Fraksi Amanat Keadilan Berkarya memandang perlu agar pelaksanaan konsep adaptive governance ini harus tetap sejalan dengan budaya dan kearifan lokal.

Hal ini juga tidak dapat dipisahkan dari proses recovery pasca pandemic covid-19 dimana kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menjadi prioritas pula dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.(adv/liku1/*)