Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutai Timur, Nota Pengantar Awal RPJMD Kutai Timur 2021-2026 (Bagian 2)

0
9
Ketua Fraksi PDI P DPRD Kutim Siang Geah (baju putih) dan Yusuf Silambi (FOTO: Ricky/Halmas Setwan)

Sangatta, Liputankutim.com, – Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2021-2026 (RPJMD) menurut F-PDIP, disusun berdasarkan Analisa geografi, demografi, perumusan keuangan daerah
Permasalahan pembangunan, telaahan dokumen pembangunan nasional, serta pemangku kepentingan melalui musyawarah pada tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota melalui visi-misi Bupati dan Wakil Bupati, Provinsi dan Nasional sehingga tercipta keselarasan dengan kebijakan Pembangunan Nasional.

Penyusunan RPJMD yakni penguraian dari masalah-masalah, seperti masalah dibidang SDM, Kesehatan, pertanian, angka kemiskinan serta pengangguran yang masih tinggi serta pembangunan infrastruktur yang masih minim dan selalu dikeluhkan oleh masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut Kutai Timur memiliki potensi (mengapuni) Sumber daya alam luar biasa di kabupaten kutai timur yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyusunan RPJMD 5 tahun kedepan diharapkan pemerintah betul-betul melakukan inventarisasi potensi dan aset real yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Timur bukan laporan atau data “Asal Bapak Senang” sehingga perencanaan pembangunan tepat sasaran sesuai dengan visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam rangka menyusun rancangan awal RPJMD 2021-2026 kami memberi beberapa saran dan masukan diantaranya : Persoalan Geografi
Luas wilayah Kabupaten Kutai Timur sebesar 35.747,50 km² (28,1 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur yaitu 127.267,52 km2). Wilayah tersebut terbagi menjadi 18 (delapan belas) wilayah administrasi kecamatan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan hingga sampai saat ini batas wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan Kabupaten Berau, Bontang dan Kukar terdapat status batas wilayah yang masih peta indikatif dan belum defenitif yang dapat menimbulkan masalah dalam proses perencanaan pembangunan yang akan kita lakukan baik di wilayah daratan maupun laut Kabupaten Kutai Timur.(adv/liku1/*)