PWI Kutai Timur Sosialisasikan Edaran Dewan Pers, Tentang Penulisan Berita Kasus Anak Dibawah Umur.

0
102
Joni Sapan Pelelleng Ketua PWI Kutim (kiri) Drs.H. Syafranuddin ( Sekretaris PWI Kutim kanan). (Foto: Adi Sagaria

Liputankutim.com, Sangatta –  Tingginya kasus terhadap anak dibawah umur didaerah ini menjadi perhatian Organsiasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Kutai Timur Kaltim ,dengan menggelar sosialisasi penulisan berita kasus terhadap anak diawah umur,diruang rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ( Kesbangpol) Kutim, Selasa, 30/07/2019.

Ketua PWI Kutai Timur Joni Sapan Pelelleng membuka acara mensosialisasikan edaran Dewan Pers “Pedoman Pemberitaan Ramah Untuk Menghindari Kriminalisasi” menjelaskan agar wartawan didalam menurunkan laporannya atau tulisannya terkait kasus anak dibawah untuk mengikuti etika dan kode etik jurnalis.

“Penulisan dan pemberitaan tentang kasus anak dibawah umur dengan ramah, dengan tujuan untuk menjaga privasi dari seorang anak yang masih dalam masa pertumbuhan”kata Ketua PWI Joni Sapan pada pembukaan dengan narasumber H.Syafranuddin

Joni panggilan Ketua PWI Kutim ini mengingatkan kepada para Wartawan khususnya anggota PWI Kutim agar  ketika menulis untuk medianya tidak mengungkapkan identitas anak di bawah usia 18 tahun secara jelas. Apabila  melakukan pengeksposan identitas anak,  dikenakan hukuman penjara maskimal 5 tahun dan denda maksimal Rp500 Juta.

Dewan Pers dijelaskan,  telah mengeluarkan pedoman pemberitaan ramah anak dengan harapan  pers bisa terlindung  dari ancaman pidana. Selain itu, terbitnya  pedoman pemberitaan ramah untuk menghindari kriminalisasi. “Media harus turut berperan melindungi anak melalui berita yang disajikan, karenanya sebelum membuat berita harus dilihat segala aspek terutama terkait anak di bawah umur,” beber Ivan yang mengaku persoalan PPPRA menjadi salah satu materi uji pada UKW yang belum lama ini ia ikuti di Samarinda.

Sementara Sekretaris PWI Kutim Syafranuddin yang menjadi narasumber dalam sesi tanya jawab mengatakan sejumlah anggota PWI di Kutim terkait apa saja batasan diperkenankan, diungkapkan  pedoman yang diterbitkan dewan pers  dinilai penting karena tujuannya  mencegah  kriminalisasi dalam pengungkapan identitas anak yang membutuhkan ruang hidup dan memaksimalkan pertumbuhannya.

Disebutkam, media tidak boleh mengeksploitasi pemberitaan terhadap anak sedetail mungkin terlebih-lebih menyertakan gambar. “Media harus memberitakan kasus anak dengan identitas yang secukupnya, tak perlu secara detail, karena itu wartawan yang ada di lapangan harus bisa memilah sejak awal,” pesannya.

Pertemuan yang diakhiri dengan menikmati gorengan itu, disampaikan  12 poin pedoman pemberitaan ramah anak, pertama  wartawan merahasiakan identitas anak dalam memberitakan informasi tentang anak khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya.

Kemudian  memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual/audio yang bernuansa positif, empati, dan/atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistis.

Ketiga, wartawan tidak mencari atau menggali informasi mengenai hal-hal di luar kapasitas anak untuk menjawabnya seperti peristiwa kematian, perceraian, perselingkuhan orangtuanya dan/atau keluarga, serta kekerasan atau kejahatan, konflik dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik.

Keempat, wartawan dapat mengambil visual untuk melengkapi informasi tentang peristiwa anak terkait persoalan hukum, namun tidak menyiarkan visual dan audio identitas atau asosiasi identitas anak. Kelima, wartawan dalam membuat berita yang bernuansa positif, prestasi, atau pencapaian, mempertimbangkan dampak psikologis anak dan efek negatif pemberitaan yang berlebihan.

Enam, wartawan tidak menggali informasi dan tidak memberitakan keberadaan anak yang berada dalam perlindungan LPSK. Ketujuh, Wartawan tidak mewawancarai saksi anak dalam kasus yang pelaku kejahatannya belum ditangkap/ditahan.

Delapan, wartawan menghindari pengungkapan identitas pelaku kejahatan seksual yang mengaitkan hubungan darah/keluarga antara korban anak dengan pelaku. Apabila sudah diberitakan, maka wartawan segera menghentikan pengungkapan identitas anak. Khusus  media siber, berita yang menyebutkan identitas dan sudah dimuat, diedit ulang agar identitas anak tersebut tidak terungkapkan.(liku/*))