Rapat Pleno KPU Kutim Bakal Calon Perseorangan Berlangsung Tegang, ABDI Bakal Ajukan Ke PTUN

0
30
Abdal Nanang dan Rusmiyati bersama tim saat menghadiri Rapat Pleno di Hotel Royal Victorya, Selasa, 21/07/2020 ( FOTO :Adi Sagaria)

 

SANGATTA, ( LIPUTANKUTIM.COM )- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Timur menggelar Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutim di Tingkat Kabupaten, disebuah hotel di Sangatta, Selasa, 21/07/2020

Rapat Pleno terbuka KPU yang dipimpin Ketua KPU Kutai Timur Ulfa Jamiatul Farida dan komisioner, Bawaslu dan FKPD dijaga ketata aparat TNI dan Polisi berlangsung menegangkan. Bahkan jalan utama AW Syahrani, menuju pusat perkantoran Pemkab Kutim, sempat macet akibat massa pendukung bakal calon pasangan perseorangan Abdal Nanang- Rusmiyati cukup banyak,namun tertib

Ketegangan mulai saat perhitungan, karena pasangan bakal calon perseorangan H Abdal Nanang dengan Dr Rusmiyati, menyatakan pelon yang dilakukan KPU, tidak layak. Sebab kerja KPU, dalam melakukan verifikasi faktual, belum selesai.

Suasana Rapat Pleno di Hotel Royal Victorya, Selasa, 21/07/2020 (FOTO :Adi Sagaria)

“Saya minta agar pleno ini tidak dilanjutkan. Sebab, kerja KPU, belum selesai. Sebab, banyak pendukung, bahkan anggota Tim kami, pun belum diverifikasi. Jadi kerja KPU, belum selesai,” kata Rusmiyati.

Sementara Abdal Nanang mengatakan, bukti belum selesainya verifikasi faktual, karena keluarganya sendiri, termasuk istrinya , bahkan ibunya dan sanak keluaranya, belum pernah didatangi untuk verifikasi. Karena itu, dia meminta agar KPU, untuk tidak melanjutkan pleno verifikasi faktual, karena kerja belum selesai.

Karena merasa diperlakukan tidak adil, Abdal dan Rusmiyati, kemudian meninggalkan ruangan pleno.

Rusmiyati, yang juga mantan Ketua KPUD Kutim menjelaskan kerja KPU, tidak benar. Sebab dalam verifikasi yang dilakukan, tidak dilaksanakn dengan benar dan tuntas.

“Pertama, pendukung kam tidak didatangi. Kemudian, dianggap tidak diketemukan. Setelah itu, dianggap tidak menenuhi syarat. Jadi kerja kami tidak dihargai, padahal, ini sudah dikerjakan selama setahun. Jadi nantinya, keputusan KPU ini akan kami ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena sifatnya adminitrasi,” kata Rusmiyati menjawab pertanyaan Wartawan alasannya meninggalkan ruang rapat plaeno.

Ditegaskan Rusmiyati, dari 237 000 lebih surat dukungan yang mereka masukkan, dari syarat 22 ribu lebih syarat dukungan, sepuluh ribuh lebih dukungan dianggap KPU, masuk TSM. Padahal, awalnya mereka memang tidak mendatangi, kemudian dikatakan tidak ditemukan, lalu ujungnya dikatakan tidak memenuhi syarat (TSM).

“Dengan kerja KPU seperti ini, KPU sangat merugikan kami. Tapi KPU akan bertanggunjawab dengan apa yang mereka lakukan saat ini,” katanya.

Ketua KPU Kutai Timur Ulfa Jamiatul Farida memberikan keterangan Pers disela-sela acara (FOTO :Adi Sagaria)

Sementara Ketua KPU Ulfa Jamiatul Farida kepada Wartawan mengatakan, calon perseorangan itu secara presedure sudah dilalui oleh penyelenggara kami dan secara jenjang sudah melakukan rekapitulasi.

“Jadi terkait keberatan itu sudah saya sampaikan tadi, didalam tatib bisa disampaikan sepanjang bisa dibuktikan, maka KPU akan melakukan pembetulan data tersebut”kata Ulfa panggilan Ketua KPU Ulfa Jamiatul Farida.

Menurut Ulfa, hari ini bukan akhir dari proses perseorangan, masih ada tahap perbaikan yang disampaikan nanti. Untuk dukungan itu bisa dilakukan hingga tanggal 27 Juli 2020.

“Yang jelas masih ada waktu untuk menyampaikan dan memperbaiki administrasinya dan melakukan verifikasi faktual lapangan”katanya (liku1/*)