Sekda Irawansyah Sampaikan Nota Penjelasan APBD Kutim 2020 Sebesar Rp2,85 triliun.

0
71
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur Drs.H. Irawansyah,M.Si mewakili bupati Ismunandar, menyampaikan Nota Penjelasan RAPBD Kutim Tahun Anggaran 2019 dalam rapat paripurna XXXV DPRD Kutim, diruang sidang utama gedung DPRD,Rabu,20/11/2019.(FOTO:Adi Sagaria)

Liputankutim.com, Sangatta – Pemkab Kutai Timur menyampaikan Nota Penjelasan RAPBD Kutim Tahun Anggaran 2019 dalam rapat paripurna XXXV DPRD Kutim, diruang sidang utama gedung DPRD,Rabu,20/11/2019.

Pemkab Kutim diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Irawansyah didepan wakil rakyat mengatakan, prioritas pembangunan kutai timur tahun 2020 lebih diarahkan pada program yang secara langsung memberikan dampak langsung peningkatan nilai tambah komoditas unggulan kabupaten kutai timur.

“Pemkab Kutai Timur telah menetapkan tema pembangunan tahun 2020 yaituh peningkatan nilai tambah komoditas unggulan”kata Sekda Irawansyah didepan rapat paripurna yang dipimpin wakil ketua I DPRD Asty Mazar didampingi wakil ketua II Arpan.

Kebijakan RAPBD Kutim 2020 secara garis besar disampaikan sebagai berikut, pertama total pendapatan RAPBD direncanakan sebesar Rp2,85 triliun.

Pendapatan itu berasal dari PAD dan bagi hasil perimbangan dan lain lain yang sah diproyeksi pendapatan asli sebesar Rp142 miliar terdiri dari pos pos pendapatan, yakni pendapatan pajak daerah sebesar Rp60 miliar, hasil retribusi daerah Rp8,20 miliar
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp8,37 miliar dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp66 miliar.

Untuk anggaran tahun 2020 proyeksi pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan kabupaten kutai timur adalah sebesar Rp1,81 triliun yang terdiri atas bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak sebesar Rp1.07 triliun.

Dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp475.50 miliar Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp256 miliar. Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah dalam RAPBD 2020 direncanakan sebesar Rp901 miliar yang bersumber dari pendapatan; masing-masing pendapatan hibah sebesar Rp69.15 miliar

Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah lainnya sebesar Rp452.66 miliar dana penyesuaian otonomi khusus Rp21.62 miliar bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah lainnya Rp174,50 miliar dan pendapatan lainnya atau dana desa Rp183,4 miliar(*)