Seluruh Fraksi DPRD Kutim Setuju RPJMD 2021-2026 Disahkan Menjadi Perda.

0
158
DR. H. KASMIDI BULANG., ST., MM Wakil Bupati Kutai Timur disaksikan Ketua DPRD Joni, S.Sos dan Wakil Ketua I Asty Mazar,SE>, M.Si menandatangani Perda RPJMD Kutim 2021-2026 (FOTO: Ricky/Halmas Setwan)

 

Sangatta, Liputankutim.com,- Sebanyak 5 Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerath ( DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Kaltim menyatakan menyetutujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutim (2021-2026).

Persetujuan seluruh fraksi-fraksi disampaikan dalam rapat paripruna penyampaian laporan hasil kerja Panitia Khusus ( Pansus) RPJMD Kutai Timur Tahun 2021-2026 diruang sidang utama gedung DPRD Kutim di Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Selasa, 31/08/2021

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Joni,S.Sos didampingi Wakil Ketua I Asty Mazar, SE,M.Si dan Wakil Bupati H. Kasmidi Bulang dan beberapa pejabat Pemkab Kutim.

Ketua Pansus RPJMD 2021-2026 Agusriansyah Ridwan dalam pemyampaian laporan hasil kerja pansus, merekomendasikan 12 poin kepada pemerintah yang dianggap paling penting dalam meningkatkan APBD dengan cara menggenjot peningkatan PAD.

” Ada 12 poin rekomendasi pansus kepada Pemkab Kutim untuk benar-benar dijalankan dalam lima tahun kedepan, sesuai visi dan misi Bupati tahapan realisasinya itu yang kita cermati”kata Agusriansyah Ridwan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Persoalan dan tugas yang paling prioritas adalah Inprastruktur, agar ada grend desannya. Misalnya berapa ruas jalan yang butuh pemeliharaan dan berapa yang membutuhkan pembangunan

“Infrastruktur jalan antar kecamatan yang belum selesai itu di hitung baik-baik, agar penggaran setiap tahunnya sudah memiliki gren desain agar betul-betul itu bisa di hitung kebutuhan anggarannya” jelas Agusriansyah Ridwan dari Fraksi

Pansus ingin pemkab tegas, sehingga beberapa tahun kedepan pembangunan ruas jalan yang menjadi tangung jawab Kabupaten bisa diselesaikan. Terlebih dalam pembangunan infrastruktur jalan ada tiga tanggung jawab yakni, Pusat, provensi dan kabupaten.

“Termaksud mendorong agar supaya komunikasi dan kordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah di maksimalkan sehingga simultan berjalan, misalnya inprastruktur jalan yang di tangung APBD berjalan yang di tanggung provensi juga jalan dan termaksud juga yang bisa di alokasikan di DAK untuk inpastruktur jalan nasional,” katanya.

Rekomendasi lainnya adalah persoalan listrik dan air bersih betul-betul harus dibuatkan grend desain oleh pemerintah. “agar kita bisa memetakkan termaksud lain-lainnya makanya dalam 12 poin itu.

Menanggapi 12 poin rekomendasi pansus, Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang kepada wartawan mengatakan, RPJMD itu merupakan hal yang wajib bagi pemerintahan yang baru selama periodenya berlangsung.

“Jadi perlima tahun itu harus ada perubahan yang berkaitan dengan visi misi yang disampaikan oleh Pemerintah daerah terpilih. Itu intinya dan hari ini harus disahkan,” kata Kasmidi Bulang.

Wabup menambahkan, dalam Perda tersebut isi RPJMD merupakan lanjutan dari RPJMD sebelumnya dan beberapa penambahan seperti prioritas pembangunan.

“Mungkin kemarin ada yang kurang kita tambah dikegiatan. Tentunya acuannya ketika kami bersosialisasi dan ketika kami terpilih,” katanya ( srm/liku1/*)